
Menjelang akhir tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rentetan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi.
Nasional, PREDTASIREFORMASI.Com +;Tidak tanggung-tanggung, dalam jarak 12 hari, diciduk dua menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo, yang kemudian berstatus tersangka.
Sebut saja yang paling heboh, karena berkaitan dengan dana bansos bagi terdampak pandemi Covid-19, yang membuat Menteri Sosial Juliari P Batubara menyerahkan diri.
Dua pekan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dikenakan rompi oranye sepulang dari Hawaii.
Namun, ada satu OTT yang masih menyisakan misteri, yakni OTT komisioner KPU dengan nama Harun Masiku yang masih buron.
Inilah delapan OTT KPK sepanjang 2020, yang disarikan dari Antaranews, Jumat, 11 Desember 2020.
- OTT Bupati Sidoarjo
Saiful Ilah dan kawan-kawan ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020.
Saiful Ilah pun telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.
PK pun menetapkan tujuh tersangka dalam kasus suap terkait dengan pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur tersebut.
Dalam konstruksi perkara juga disebutkan terdapat penerimaan uang THR dari Aditya masing-masing Rp100 juta untuk Ismunandar, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandini pada tanggal 19 Mei 2020 serta transfer ke rekening bank atas nama Aini senilai Rp125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar pada Pilkada 2020.
- OTT anggota KPU
Wahyu Setiawan dan kawan-kawan terjaring OTT pada tanggal 8 Januari 2020.
KPK kemudian pada tanggal 9 Januari 2020 menetapkan Wahyu bersama tiga orang lainnya yakni kader PDIP Agustiani Tio Fridelina, mantan caleg PDIP Harun Masiku, dan kader PDIP Saeful Bahri.
Sementara Harun Masiku belum tertangkap, terdakwa lain telah divonis hukuman penjara.
- OTT UNJ
KPK telah melakukan OTT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tanggal 20 Mei 2020.
OTT itu karena ada dugaan pemberian sejumlah uang tunjangan hari raya (THR) yang konstruksi kasusnya adalah diduga atas perintah Rektor UNJ Komarudin.
Namun, belakangan kasus tersebut juga dihentikan penyelidikannya oleh kepolisian lantaran tidak terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi.
4. OTT Bupati Kutai Timur
KPK melakukan OTT terhadap Ismunandar dan kawan-kawan pada tanggal 2 Juli 2020
- OTT Edhy Prabowo
KPK menangkap Edhy pada tanggal 25 November 2020 saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten usai kunjungan kerja dari Honolulu, Hawaii, AS.
Selain Edhy, KPK juga menangkap 16 orang lainnya di beberapa lokasi, yaitu Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi.
Uang suap izin ekspor lobster disebut KPK digunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan istrinya di Honolulu, AS pada tanggal 21—23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, dan baju Old Navy.
Selain itu, sekitar Mei 2020, Edhy juga diduga menerima 100.000 dolar AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril.
- OTT Wali Kota Cimahi
KPK menangkap Ajay bersama 10 orang lainnya pada tanggal 27 November 2020 di Bandung dan Cimahi.
Selanjutnya, KPK pun menetapkan Ajay bersama Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) sebagai tersangka kasus suap terkait dengan perizinan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda Kota Cimahi.
- OTT Bupati Banggai Laut
KPK pada tanggal 3 Desember 2020 menangkap Wenny bersama 15 orang lainnya di Banggai Laut dan Luwuk, Sulawesi Tengah.
- OTT Pejabat Kemensos
Yang cukup menghebohkan, karena terkait dana bansos korban terdampak Covid-19, KPK mencokok jajaran Kemensos.
KPK pun selanjutnya menetapkan Mensos Juliari P Batu Bara bersama empat orang lainnya sebagai tersangka kasus tersebut, yaitu PPK di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).
KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek. (h/pikra)
NASIONAL:
- Pengukuhan Kepala LPS Medan Dihadiri Wabup Samosir, Sinergi Daerah–Pusat Didorong Perkuat Kepercayaan Perbankan

- LKPJ Disahkan, Alarm Dinyalakan: DPRD Samosir Ingatkan—Jangan Biarkan Rekomendasi Jadi Arsip Mati

- Bupati Humbahas Hadiri Forum Akselerator Negeri dalam Rangka Peringatan Hari Otda ke-30

- Sampai Hari Ini, Sudah 6 Kadis Mengundurkan Diri di Labura, Satu Diproses di Kemendagri

- Tiga Kadis Pemkab Labura Mundur, Alasan dari Soal Kesehatan hingga Mengurus Orangtua

- Pemerintah Pusat dalam Penertipan Kawasan Hutan tak lagi Bisa Ditawar







