Medan, PRi.com
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I Medan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (4/5/2026). Kehadiran Pemerintah Kabupaten Samosir dalam forum ini menegaskan dukungan daerah terhadap penguatan stabilitas sistem keuangan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap perbankan.
Acara pengukuhan tersebut menetapkan Jimmy Ardianto sebagai Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan yang baru. Ia diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, otoritas keuangan, hingga industri perbankan—dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di wilayah Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam sambutannya menekankan bahwa keberadaan LPS memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penjamin simpanan nasabah, tetapi juga sebagai penggerak literasi keuangan masyarakat.
“LPS harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menyimpan dana di bank, sekaligus meningkatkan pemahaman publik mengenai sistem perbankan yang sehat dan terpercaya,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menegaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas industri keuangan nasional. Ia menyebut, secara umum mayoritas rekening perbankan di Indonesia telah masuk dalam skema penjaminan LPS, yang menjadi jaring pengaman bagi nasabah.
Dalam keterangannya, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan bahwa kehadiran LPS di daerah sangat penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
“Kehadiran LPS menjadi kunci dalam membangun rasa aman masyarakat terhadap perbankan. Ini penting untuk mendorong aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan LPS perlu terus diperkuat, khususnya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, agar masyarakat semakin memahami pentingnya menabung di lembaga keuangan resmi serta menghindari risiko dari praktik keuangan ilegal.
Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum mempererat kolaborasi antara LPS dan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Samosir, dalam memperkuat sistem keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di Sumatera Utara. ( dns)
