Samosir, PRESTASIREFORMASI.Com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Samosir terkait dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak. Ketua LSM ICW Kabupaten Samosir, Saut Limbong, menyoroti sikap tertutupnya rapat serta perilaku Kepala Dinas Pendidikan yang dinilai arogan dan tidak mencerminkan sikap pemimpin.
Menurut Saut, pernyataan Kepala Dinas dalam forum RDP menunjukkan sikap yang tidak etis dan mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap guru. “Seperti ucapan ‘apa pantas saya minta maaf kepada ibu guru ini, pabrik spiking itu bukan macam itu’. Ini menunjukkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya hadir dalam forum resmi seperti RDP,” ungkap Saut.
Ia menambahkan, persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan jika semua pihak mengedepankan budaya timur. “Sebagai orang timur, cukup minta maaf, persoalan selesai. Namun sebagai pimpinan, harus ada strategi pembinaan terhadap bawahan, bukan menunjukkan kuasa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Saut menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan dana BOS oleh kepala sekolah, yang diduga tidak sesuai dengan pos anggaran. Akibatnya, 570 siswa-siswi terdampak langsung dan kegiatan belajar mengajar terganggu.
Sebelumnya, para guru telah menyampaikan keluhan kepada DPRD mengenai dugaan penyimpangan dana BOS serta intimidasi yang mereka alami setelah melaporkan masalah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan diduga sempat menunjukkan sikap marah dalam pertemuan dengan para guru dan mengeluarkan pernyataan bernada ancaman.
“Kami tidak ingin generasi muda menjadi korban. Jika guru-guru berada dalam tekanan dan tidak nyaman, bagaimana mungkin proses pendidikan berjalan dengan baik?” ujar Saut. Ia juga menegaskan bahwa kepala sekolah perlu dicopot karena dinilai tidak mampu membangun kerja sama tim yang sehat di lingkungan sekolah.
LSM ICW Samosir saat ini tengah menyusun laporan indikasi kerugian negara atas dugaan penyimpangan dana BOS tersebut dan menyerahkannya kepada pihak berwenang.
Di akhir pernyataannya, Saut menekankan agar tidak ada mutasi atau tindakan intimidatif terhadap guru-guru yang bersuara dalam kasus ini. “Jangan sampai ada mutasi sebagai bentuk tekanan. Kami berharap penyelesaian dilakukan secara adil, bijak, dan mengedepankan transparansi,” tutupnya. (Dhs/hot )