JAKARTA, PRi. Com — Pemerintah Kabupaten Samosir mempertegas langkah strategisnya dalam pengelolaan kawasan hutan melalui audiensi yang dipimpin Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta 14 April 2026.
Pertemuan ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi bagian dari diplomasi daerah untuk memastikan keberpihakan kebijakan pusat terhadap kebutuhan riil di daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan kerusakan hutan, ketimpangan pemanfaatan lahan, serta kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Dalam forum tersebut, Ariston menegaskan bahwa pengelolaan hutan di Samosir membutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif dan berkeadilan. Ia menyoroti kondisi lahan eks konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang memerlukan intervensi serius melalui rehabilitasi ekologis dan skema pemanfaatan berbasis masyarakat.
“Rehabilitasi tidak boleh berhenti pada penanaman kembali, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa merusak fungsi utama hutan,” tegas Ariston.
Salah satu strategi yang diusulkan adalah pengembangan tanaman endemik dan produktif seperti mangga dan kopi di wilayah penyangga, sebagai solusi integratif antara konservasi dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Selain itu, Pemkab Samosir mengajukan lima program prioritas lintas sektor, meliputi pembangunan infrastruktur air bersih melalui SPAM Sitapigagan, konservasi kawasan tangkapan air seluas 4.200 hektare, pengembangan sarana pendidikan, replanting kawasan hutan dengan pendekatan ekologis, serta pembangunan embung sebagai penguatan ketahanan air di wilayah Pulau Samosir.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merespons positif seluruh usulan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah pusat pada prinsipnya mendukung langkah progresif daerah, namun menekankan pentingnya kajian teknis dan regulatif, khususnya terkait status dan kewenangan pengelolaan kawasan hutan.
“Kita harus memastikan tata kelola yang tepat, apakah melalui skema pemerintah daerah, provinsi, atau tetap di bawah kementerian, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Lebih lanjut, Raja Juli juga menekankan perlunya transformasi pola tanam di kawasan hutan, terutama pada area yang selama ini didominasi eukaliptus. Diversifikasi vegetasi dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran pejabat tinggi Kementerian Kehutanan, antara lain Sekretaris Jenderal Mahfud, Dirjen PDASRH Dyah Murtiningsih, dan Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko. Dari pihak daerah, hadir pula Kepala Bapperida Rajoki Simarmata, Plt. Kadis PUPR Rudimantho Limbong, serta Plt. Kadis Perkim dan Tata Ruang Golfried Harianja.
Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak sepakat membuka ruang pembahasan lanjutan guna memperdalam aspek teknis dan memastikan seluruh program dapat diimplementasikan secara terukur, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir untuk tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga menjadikannya sebagai sumber kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. ( dns)
