Samosir, PRi.com – Pemerintah Kabupaten Samosir resmi menerima hibah aset Barang Milik Negara (BMN) senilai sekitar Rp37 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Hibah ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur lingkungan sekaligus mendorong pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Danau Toba.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Yenni Mulyadi kepada Vandiko T. Gultom di Kantor Bupati Samosir, Selasa (14/4/2026), disaksikan jajaran pejabat teknis pusat dan daerah.
Aset yang diserahkan terdiri dari:
Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tahun anggaran 2023–2024
Alat berat untuk pengelolaan persampahan dan air limbah tahun 2024
Penataan lanskap kawasan Sibea-bea tahun 2023
Optimalisasi penataan kawasan Sibea-bea tahun 2023
Seluruh aset tersebut merupakan bagian dari penguatan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Yenni Mulyadi menegaskan bahwa hibah ini tidak hanya bernilai fisik, tetapi juga menuntut tanggung jawab pengelolaan dari pemerintah daerah.
“Pemanfaatan dan perawatan aset harus dilakukan secara berkelanjutan agar benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan masih terdapat rencana penyerahan lanjutan, termasuk pembangunan kawasan Water Front City, penataan lanjutan Sibea-bea, serta pengembangan kawasan Tano Ponggol. Namun, realisasi program tersebut membutuhkan kesiapan daerah, terutama dalam hal perizinan dan kelengkapan dokumen lingkungan.
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyambut baik hibah tersebut dan menyebutnya sebagai dukungan strategis dari pemerintah pusat.
“Ini sangat membantu kami, terutama dalam menjawab persoalan mendasar seperti pengelolaan sampah, sekaligus memperkuat sektor pariwisata,” kata Vandiko.
Menurutnya, keberadaan TPA akan menjadi solusi konkret atas keterbatasan sistem pengelolaan sampah yang selama ini dihadapi daerah. Di sisi lain, penataan kawasan Sibea-bea dinilai telah meningkatkan daya tarik wisata Samosir secara signifikan.
Vandiko juga menekankan bahwa keterbatasan APBD menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur skala besar, sehingga kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci percepatan pembangunan.
Selain itu, Pemkab Samosir mengusulkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat serta meminta pendampingan teknis dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Di akhir kegiatan, Vandiko menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk menjaga, merawat, dan mengoptimalkan seluruh aset yang telah dihibahkan.
“Jangan sampai aset yang sudah diberikan ini tidak dimanfaatkan maksimal. Harus dijaga dan dirawat untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Hibah ini menegaskan komitmen sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, khususnya di kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional. ( dns)
