Catatan: Nur Elya Capah

Dairi. PRi.Com – Visi membangun perubahan di Kabupaten Dairi tidak segampang membalikkan telapak tangan. Program pemerintahan Edy K.Berutu /Jimmy L.Sihombing sangat membutuhkan kinerja ekstra seluruh OPD yang nota bene perpanjangan tangan Bupati Dairi untuk memperkuat kinerja mewujudkan perubahan yang diidamkan masyarakat Dairi.

Untuk menopang pembangunan yang merata hingga menyentuh ke akar permasalahan yang dihadapi masyarakat di era ‘Perubahan Menuju Dairi Unggul’ sangat rentan dengn perekonomian masyarakat. Sebab, hitungan kasat mata masyarakat Dairi hampir 70% berpenghasilan dari Bertani.

Bagaimana petani bisa berhasil jika pupuk bersubsidi terbilang langka di temukan di kios pengecer. Kalangan petani selalu mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Padahal mereka sangat membutuhkan Pupuk pada musim pemupukan. Bagai mana mungkin hasil panen bisa melimpah jika pupuk sulit ditemukan di kios- kios pengecar.

Jika hal ini sering terjadi di era perubahan ini,  diprediksi perekonomian masyaraka Dairi akan merosot. Bagaimana sikap pemerintah menanggapi dan menyikapi hal seperti ini”. Sayangnya, sungguh di luar nalar akal sehat jika keluhan petani Dairi tidak terakomodir dengan cepat dan tepat .

Informasi yang dihimpun dari hasil investigasi beberapa instansi pada Kamis (13/02), berdalih hanya bisa mengeluhkan sistem cara pengelolaan keuangan daerah yang dianggap sangat lambat hingga akan berdampak pada tertundanya berbagai program yg sudah dijanjikan.

Pada kenyataannya, bagaikan janji manis isapan jempol belaka. Sebab dalam hitungan 100 hari kerja Bupati Dairi masih belum memberikan angka signifikan perubahan sesuai seperti didengungkan pada visi misi pilkada lalu,

Seperti masalah dana operasional kegiatan, sampai saat ini belum dapat mengeluarkan biaya operasional untuk menunjang program-program yang sudah dirancang dalam pembahasan sebelumnya di sidang dewan terhormat DPRD Dairi tahun lalu. Bahkan sangat diragukan penyerapan anggaran akan berdampak Silpa. 

Diharapkan untuk menyokong  motto yang disebut dengan “Perubahan Menuju Dairi Unggul” agar selalu cepat tanggap terhadap motto tersebut, Bupati Dairi jagan jadi ternina bobo pada kebijakan yang ABS (Asal Bos Senang) saja.

Contoh sederhana saja, Beberapa SKPD di kabupaten Dairi yang tidak mau disebutkan namanya, mengungkapkan sampai hari ini biaya UP yang diharapkan hingga detik ini belum bisa keluar, Kemungkianan tersandung dengan SK bendahara yang belum dikeluarkan Bupati Dairi.

Nah, wajar saja berbagai program sulit direalisasikan sehingga jalan di tempat, sebab visi dan misi hanya sekedar janji manis isapan jempol belaka. (Nur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *