Samosir, PRi.com
Di tengah harapan besar masyarakat terhadap percepatan pembangunan jalan dan jembatan nasional Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, muncul keluhan dari Kepala Desa Huta Ginjang bermarga Situmorang yang mengaku harus menanggung beban tambahan sejak proyek strategis tersebut berjalan.
Saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (18/5/2026) di kantor desa, Kepala Desa Huta Ginjang Rinsan situmorang menyampaikan bahwa proyek pembangunan jalan nasional yang melintasi wilayahnya justru menimbulkan tekanan tersendiri bagi dirinya sebagai pimpinan desa. Selain harus berulang kali turun ke lapangan untuk menjembatani komunikasi antara warga desa dan pihak pelaksana proyek, ia juga mengaku harus mengeluarkan biaya pribadi yang tidak sedikit akibat berbagai persoalan yang terus muncul di lapangan.
“Akibat pembangunan jalan nasional ini, pekerjaan saya justru bertambah. Banyak persoalan lapangan yang harus diselesaikan dan itu menambah biaya pribadi saya,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, sejak proyek dimulai, dirinya kerap turun langsung mendampingi masyarakat terkait pembukaan jalan alternatif yang digunakan sebagai akses sementara selama pembangunan jembatan utama berlangsung.
Ia menegaskan bahwa pemerintah desa sejak awal hanya berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat pemilik lahan dengan pihak kementerian dan perusahaan pelaksana proyek.
“Kehadiran saya hanya sebatas mendampingi warga desa dan menjembatani komunikasi dengan pihak perusahaan maupun pemerintah pusat. Karena proyek ini bukan proyek desa,” katanya.
Situmorang menjelaskan, sebelum pembukaan jalan alternatif dilakukan, telah dilaksanakan pertemuan antara warga pemilik lahan, pihak Kementerian PUPR jalan nasional, serta perusahaan pelaksana proyek. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, sudah dijelaskan bahwa tidak ada skema ganti rugi lahan untuk akses jalan alternatif.
“Dari awal warga sudah diberi penjelasan dan saat itu mereka menerima. Jadi saya heran kalau sekarang muncul lagi isu penolakan atau ancaman penutupan jalan alternatif,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menentukan besaran biaya maupun harga satuan pekerjaan pembukaan jalan alternatif sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat.
“Yang menentukan biaya pekerjaan bukan saya sebagai kepala desa. Itu disepakati langsung oleh warga yang mengerjakan bersama pemilik lahan,” tegasnya.
Meski demikian, dinamika di lapangan disebut terus berkembang dan kerap menyeret pemerintah desa ke dalam berbagai persoalan yang sebenarnya berada di luar kewenangannya.
Menurut Situmorang, medan menuju lokasi proyek yang berada di kawasan perbukitan juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mencapai lokasi, dirinya harus menempuh perjalanan cukup jauh melalui jalur desa Tomok sebelum naik menuju area pekerjaan di atas perbukitan Huta Ginjang.
“Sudah berkali-kali saya bolak-balik ke lokasi. Itu membutuhkan biaya operasional pribadi yang besar, sementara kegiatan ini bukan kegiatan desa,” katanya.
Ia mengaku kelelahan menghadapi persoalan yang terus berkembang, mulai dari komunikasi dengan warga, persoalan lahan, hingga berbagai isu yang muncul selama proses pembangunan berlangsung.
“Saya jadi capek. Bukannya menambah pendapatan, malah menambah pengeluaran pribadi karena harus terus turun menyelesaikan masalah di lapangan,” ungkapnya.
Di sisi lain, masyarakat tetap berharap pembangunan jalan dan jembatan Huta Ginjang dapat berjalan tepat waktu mengingat proyek tersebut merupakan akses vital penghubung menuju Kecamatan Onanrunggu dan bagian penting dari jalur lingkar Pulau Samosir.
Sebelumnya, pihak pengawas lapangan menyampaikan bahwa proyek akan menggunakan konstruksi sesuai standar nasional, termasuk sistem pondasi bored pile sedalam sekitar 40 meter untuk menopang bentang jembatan sepanjang kurang lebih 80 meter.
Proyek tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026 dan diharapkan mampu memulihkan konektivitas masyarakat yang selama hampir dua tahun terakhir terdampak putusnya akses akibat longsor.
Bagi masyarakat Samosir, keberadaan jalan dan jembatan Huta Ginjang bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan jalur strategis yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, hingga sektor pariwisata kawasan Danau Toba. ( Hots)
