Samosir, PRi.Com – 2 Maret 2026 – Rekonstruksi dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang warga binaan meninggal dunia di Lapas Kelas III Pangururan berlangsung singkat dan berakhir dengan penundaan. Proses yang dimulai sekitar pukul 10.33 WIB itu dihentikan setelah tim berada di dalam lapas kurang lebih 15 menit.
Rekonstruksi melibatkan penyidik Polres Samosir, unsur Kejaksaan Negeri Samosir, serta penasihat hukum pihak yang diduga terlibat. Sejak awal, kegiatan dilakukan tertutup tanpa akses bagi wartawan untuk menyaksikan langsung jalannya adegan.
Sekitar pukul 10.48 WIB, seluruh tim terlihat keluar dari area lapas.
Saat dimintai keterangan, Kasat Reskrim Polres Samosir Edwart Sidauruk menyampaikan bahwa rekonstruksi ditunda untuk “mensinkronkan berkas”. Pernyataan tersebut disampaikan singkat sembari berjalan meninggalkan lokasi, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai aspek apa yang perlu disesuaikan atau kapan rekonstruksi akan kembali dijadwalkan.
Apa yang Dimaksud Sinkronisasi Berkas?
Dalam praktik penyidikan, sinkronisasi berkas umumnya merujuk pada pencocokan antara keterangan tersangka, saksi, hasil visum, barang bukti, dan konstruksi peristiwa agar tidak terjadi perbedaan substansial saat perkara dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.
Rekonstruksi sendiri lazimnya dilakukan setelah rangkaian pemeriksaan dianggap cukup, untuk menguji kembali konsistensi keterangan dalam konteks faktual di lokasi kejadian. Jika rekonstruksi dihentikan karena perlu sinkronisasi berkas, hal itu menandakan masih ada bagian materiil yang perlu dipastikan kesesuaiannya.
Namun, minimnya penjelasan resmi membuat publik tidak mengetahui secara pasti apakah penundaan tersebut bersifat administratif, teknis, atau berkaitan dengan perbedaan keterangan dalam perkara.
Aspek Hukum dan Keterbukaan
Secara normatif, KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan termasuk rekonstruksi demi membuat terang suatu tindak pidana. Penundaan juga berada dalam diskresi penyidik.
Namun dalam konteks keterbukaan informasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi proses penegakan hukum pada prinsipnya terbuka sepanjang tidak menghambat penyidikan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga mengatur hak media memperoleh informasi.
Pelaksanaan yang tertutup dan penundaan tanpa keterangan komprehensif dinilai berpotensi menimbulkan spekulasi, terlebih perkara ini menyangkut dugaan hilangnya nyawa di dalam institusi negara.
Tanggapan Masyarakat
Boris Situmorang, SH, warga Pangururan, menegaskan pentingnya transparansi dalam perkara ini.
“Jika rekonstruksi dihentikan dengan alasan sinkronisasi berkas, maka harus dijelaskan secara terbuka sejauh mana ketidak sesuaian itu. Jangan sampai publik menduga-duga. Keterbukaan itu penting agar tidak muncul persepsi untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, semakin tertutup suatu proses, semakin besar ruang tafsir yang berkembang di masyarakat.
Menunggu Kepastian
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan mengenai jadwal pelaksanaan ulang rekonstruksi maupun rincian teknis alasan penundaan. Pihak lapas juga belum memberikan pernyataan terkait pelaksanaan kegiatan di dalam area pemasyarakatan tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik Kabupaten Samosir, tidak hanya karena substansi dugaan penganiayaan yang berujung kematian, tetapi juga karena dinamika proses penanganannya.
Dalam penegakan hukum, kejelasan prosedur dan konsistensi komunikasi menjadi bagian dari akuntabilitas. Ketika proses berjalan di ruang tertutup, penjelasan yang terang menjadi kebutuhan publik.
Masyarakat kini menunggu kepastian lanjutan: kapan rekonstruksi akan digelar kembali dan sejauh mana proses tersebut benar-benar mampu membuat terang peristiwa yang terjadi di balik tembok lapas. ( Hots)
