Samosir, PRi. Com — Pelaksanaan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Kabupaten Samosir pada 26–27 Februari 2026 di kawasan Waterfront City (WFC) Segmen 5 Pangururan mulai menuai sorotan publik. Selain besaran anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah, efektivitas kegiatan terhadap manfaat nyata bagi masyarakat juga menjadi pertanyaan.
Ketua Panitia yang juga Asisten I Pemerintahan Kabupaten Samosir, Tunggul Sinaga, dalam konferensi pers bersama sejumlah kepala dinas menyampaikan bahwa pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Samosir dengan estimasi belanja utama sekitar Rp550 juta serta biaya makan dan minum kurang lebih Rp200 juta. Namun, rincian lengkap komponen anggaran lainnya seperti cenderamata, alat tulis kantor (ATK), serta biaya pendukung belum dipaparkan secara terbuka kepada publik.
Pernyataan bahwa angka tersebut masih bersifat “kasar” justru memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan anggaran dan transparansi penggunaan dana daerah. Publik menilai, setiap kegiatan yang menggunakan APBD seharusnya memiliki perencanaan rinci dan dapat diakses sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Target 5.000 Pengunjung Dinilai Kurang Relevan
Panitia menargetkan sekitar 5.000 pengunjung dalam kegiatan tersebut. Namun, dari jumlah itu, sebagian merupakan utusan resmi desa dan kelurahan yang difasilitasi pemerintah, yakni empat orang dari masing-masing 128 desa/kelurahan.
Kondisi ini memunculkan kritik bahwa angka target pengunjung tidak sepenuhnya mencerminkan kunjungan wisata murni, melainkan kehadiran peserta undangan yang memang telah diatur. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai klaim peningkatan pariwisata yang sering dijadikan alasan kegiatan seremonial.
Kegiatan Seremonial vs Kebutuhan Prioritas
Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penggunaan anggaran ratusan juta untuk kegiatan seremonial dinilai perlu dikaji secara proporsional. Beberapa kalangan menilai pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan tersebut memiliki dampak ekonomi yang terukur, bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Apalagi, sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan mendasar seperti akses jalan, pelayanan kesehatan, serta stabilitas ekonomi lokal. Kondisi ini membuat publik mempertanyakan apakah alokasi anggaran sudah tepat sasaran sesuai prioritas kebutuhan daerah.
Harapan Publik: Terbuka dan Berdampak Nyata
Pemerintah Kabupaten Samosir diharapkan dapat membuka rincian anggaran secara transparan setelah kegiatan selesai, termasuk laporan penggunaan dana dan capaian manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
Momentum hari jadi daerah seharusnya tidak hanya menjadi perayaan simbolik, tetapi juga menjadi refleksi pembangunan yang nyata. Tanpa transparansi dan dampak yang jelas, kegiatan semacam ini berisiko dipersepsikan publik hanya sebagai seremoni yang membebani keuangan daerah. ( Hots)
