Samosir. PRESTASI REFORMASI.Com – Komisi I DPRD Kab Samosir melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) untuk Konsultasi terkait penegakan aturan dalam pengawasan pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perhelatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020.

Kunker DPRD disambut baik di ruang rapat KPU Provinsi Sumatera Utara oleh Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara Yulhasni, S.S, M.Si, bersama Sekretaris KPU Irwan Z Siregar dan Maruli Pasaribu, Senin (26/10/20). 

Wakil Ketua DPRD Kab. Samosir Nasip Simbolon menyampaikan, tujuan mereka untuk mengetahui atau penegasan aturan terkait netralitas ASN dalam pilkada,

“Indikator pelanggaran komitmen netralitas, pelaksaan protokol kesehatan dalam masa kampanye dan Jumlah lokasi atau wilayah kampanye dalam satu hari serta belum adanya Alat Peraga Kampanye (APK) yang berasal dari KPU yang terpasang maupun penertiban APK yg tidak sesuai dengan aturan atau PKPU,” ungkap Nasip Simbolon. 

Menanggapi hal itu Komisioner KPU menjelaskan bahwa terkait netralitas ASN sudah jelas diatur dalam PKPU nomor 16 Tahun 2020, di mana salah satu pasal menyebutkan bahwa ASN harus netral dalam Pilkada.

Ia menyebut, indikator netralitas itu di antaranya tidak ikut serta mengkampanyekan pasangan calon, tidak mempergunakan Fasilitas negara dalam mendukung salah seorang pasangan calon dll. 

“Untuk pelaksanaan kampanye harus tetap melaksakan protokol kesehatan dan setiap pasangan calon dapat melaksanakan kampanye di beberapa tempat dalam satu hari dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada pihak kepolisian, KPU Kab/kota dan Bawaslu,” ujarnya.

Sedangkan terkait APK yang berasal dari KPU, Sekretaris KPU menjelaskan bahwa keterlambatan penyerahannya dan pemasangannya karena proses pengadaannya harus melalui tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Jadi kita tidak bisa serta merta setelah penetapan calon dan masuk hari pertama kampanye Langsung menyerahkan APK,” ujar Irwan Siregar.

Untuk penertiban APK baik itu baliho atau poster–nanti KPU, Bawaslu Kab/Kota akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat,

Harapannya, ke depan pelaksanaan Pilkada khususnya di Kabupaten Samosir dapat berjalan dengan lancar dan aman,

“Kami berharap bantuan atau kerjasama semua pihak agar pelaksanaan pilkada ini berlangsung sukses, sehingga terpilihlah peminpin daerah yang amanah,” ujar Yulhasni. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir mengucapkan terimakasih atas penjelasan yang disampaikan.

“Apabila ada PKPU yang terbaru diterbitkan agar disosialisasikan ke masyarakat, khususnya ke pasangan calon untuk menghindari multitafsir dan pelanggaran, jelas nasib Sinbolon. (HotS/rel)

BERITA SAMOSIR:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *