Labusel, PRESTASIREFORMASI.COM – Anggota DPRD Labuhanbatu Selatan (Labusel), Haji Edimin yang juga anggota Pansus, sangat menyesalkan tindakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diduga mengubah data masyarakat penerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berupa bantun sembako Covid-19.
Kekecewaan tersebut diutarakan pada saat sidang Pansus Covid19, Selasa (16/6/20) dimana di lapangan ternyata banyak terjadi kericuhan di tengah-tengah masyarakat dan telah terjadi kesenjangan.
“Sehingga muncul kecemburuan sosial masyarakat dan akibatnya masyarakat terkotak- kotak akibat bantuan sembako Covid19 yang diduga akibat ulah LKS,” sebut Edimin.
“Pada prinsipnya 18 anggota pansus sangat apresiasi kepada seluruh kepala Desa yang selaku garda depan gugus tugas Covid-19 di desa masing masing dan pada hakekatnya, mereka sangat maksimal dalam mendata masyarakat yang pantas dan wajar menerima bantuan sembako Covid19, namun apa boleh buat diduga telah mendapat intervensi dari keluarga penguasa,”sebut H. Edimin Kembali.
Beda dengan Bj Ginting, anggota Dewan dari Fraksi Nurani Bersatu melontarkan pertanyaan kepada Kadis Sosial Reza Pahlevi, dari mana mendapat data penerima covid 19 yang dijawab Kadis tersebut dari kepala Desa.
Bj Ginting melanjutkan bertanya kepada seluruh kepala Desa yang hadir, “Apakah benar data penerima Covid-19 yang dikeluarkan Kadis Sosial yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat dari para Kepala Desa?”
Namun apa yang terjadi, Kepala Desa yang hadir tak ada satu pun yang berani menjawab pertanyaan dari anggota Dewan yang tekenal vokal demi kebenaran itu.
Sehingga anggota Dewan dari fraksi Nurani Bersatu iytu jadi marah berat, karena tidak satu pun Kepala Desa berani menjawab.
“Anda tidak layak jadi pemimpin di Desa Anda, kalau Anda tidak bisa melihat warga Anda mana yang layak mendapat mana yang tidak,”tegas Bj Ginting menyudahi pertanyaan.(hd)
BACA JUGA:
- Samosir Perkuat Diplomasi Kehutanan ke Pusat, Dorong Rehabilitasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan
- Hibah Aset Rp37 Miliar dari Pemerintah Pusat, Pemkab Samosir Diminta Optimalkan Pemanfaatan
- Kejutan! Kini Lebih Banyak Kampus Akreditasi Unggul (A) di Medan dibanding Jogja maupun Bali
- Informasi Tak Boleh Gelap, Menagih Akuntabilitas Kominfo, Menegaskan Peran Pers di Samosir
- Terjerat “TEMBAK IKAN”, Hidup Ambruk Dalam DiamKetika Judi Online Menggerus Uang, Harga Diri, dan Masa Depan
- Audit Berulang Akuntabilitas di Ujung TanyaDana Desa Onanrunggu dan Cermin Pengawasan yang Belum Tuntas
