Samosir. PRi. Com — Perencanaan pembangunan daerah diminta tidak berhenti pada daftar usulan program semata, tetapi harus disusun secara terukur, berbasis data, serta menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Ir. Efendi Pohan, MA saat mewakili Gubernur Sumatera Utara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2027 yang digelar di Sopo Bolon HKBP Pangururan, Rabu (11/3/2026).
Musrenbang tersebut mengangkat tema “Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi, dan Inklusi Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.”
Dalam arahannya, Efendi menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis yang menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, seluruh peserta diharapkan memberikan masukan yang konstruktif serta didukung oleh data yang akurat.
“Peserta Musrenbang diharapkan memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, dan berpihak kepada masyarakat. Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada fakta di lapangan agar program yang dirancang benar-benar tepat sasaran,” ujar Efendi.
Menurutnya, pembangunan daerah pada tahun 2027 harus mengarah pada pendekatan Result Based Leap, yaitu pembangunan yang tidak hanya menjalankan program rutin tahunan, tetapi mampu menciptakan lompatan hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan 2027 bukan sekadar rutinitas tahunan. Yang kita dorong adalah lompatan hasil, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Infrastruktur Jalan Provinsi Terus Ditingkatkan
Dalam kesempatan tersebut, Efendi juga menyinggung pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang selama ini menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi secara bertahap terus melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan provinsi di berbagai daerah di Sumatera Utara.
“Berdasarkan data pemerintah provinsi, hingga saat ini sekitar 75 persen ruas jalan provinsi telah dikerjakan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Meski demikian, ia meminta Pemerintah Kabupaten Samosir untuk terus menyampaikan data yang akurat mengenai kondisi jalan yang menjadi kewenangan provinsi agar penanganannya dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Data dari pemerintah daerah sangat penting agar pemerintah provinsi dapat menentukan prioritas pembangunan secara tepat,” ujarnya.
Sinkronisasi Program dengan Pemerintah Provinsi
Efendi juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan pemerintah kabupaten dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“Semua rencana kerja yang dibahas dalam Musrenbang ini harus selaras dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera,” katanya.
Prioritas Program Pembangunan Sumatera Utara
Dalam kesempatan itu, Efendi juga memaparkan sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, antara lain:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Pemerintah provinsi mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. - Penguatan ekonomi masyarakat
Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus didorong untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah. - Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah
Pemerintah provinsi terus mempercepat pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi guna memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. - Pemberdayaan masyarakat dan inklusi sosial
Program pembangunan diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. - Penguatan tata kelola pemerintahan
Pemerintah provinsi juga mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
Menurut Efendi, seluruh program prioritas tersebut perlu menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan agar kebijakan daerah dan provinsi dapat berjalan selaras.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyusunan skala prioritas program pembangunan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2027 dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan yang memberikan masukan terhadap arah pembangunan daerah.
Melalui forum tersebut diharapkan perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir dapat disusun secara lebih terarah, berbasis data yang akurat, serta selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ( dns/h )
