Samosir, PRi. Com – 25 Februari 2026 Pemerintah Kabupaten Samosir memastikan perayaan Hari Jadi ke-22 digelar selama dua hari, 26–27 Februari 2026 di kawasan Waterfront City Pangururan. Kegiatan yang menghadirkan festival kuliner hingga artis nasional ini diklaim sebagai strategi promosi pariwisata dan penggerak ekonomi masyarakat.
Namun di balik narasi promosi tersebut, muncul pertanyaan publik terkait prioritas anggaran, dampak nyata bagi masyarakat, serta transparansi penggunaan dana kegiatan.
Lokasi Strategis, Manfaat Dipertanyakan
Ketua Panitia Tunggul Sinaga menyatakan kegiatan bukan sekadar seremoni, melainkan momentum mempererat kebersamaan sekaligus promosi wisata. Panitia menargetkan 4.000–5.000 pengunjung selama dua hari pelaksanaan.
Meski demikian, sejumlah warga menilai manfaat ekonomi kegiatan seremonial seperti ini sering kali hanya bersifat jangka pendek, sementara persoalan mendasar masyarakat — mulai dari infrastruktur desa, stabilitas harga hasil pertanian, hingga peluang kerja — masih menjadi kebutuhan utama.
Polemik Jadwal Onan dan Dampak Pedagang
Perubahan jadwal onan (pasar tradisional) dari Rabu menjadi Senin turut memicu keluhan pedagang. Pemerintah beralasan keputusan diambil demi kelancaran pemasangan peralatan dan kebersihan lokasi kegiatan.
Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ferdinand Sitanggang mengakui adanya gejolak, namun menyebut perubahan telah disosialisasikan melalui surat resmi.
Kritik muncul karena beban penyesuaian justru ditanggung pedagang kecil, sementara kepentingan acara dianggap lebih diutamakan dibanding aktivitas ekonomi rutin masyarakat.
Kehadiran Artis Nasional Dinilai Tidak Prioritas
Kehadiran band nasional seperti Ungu disebut panitia sebagai strategi menarik wisatawan. Namun sebagian kalangan mempertanyakan efektivitas langkah tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Promosi penting, tetapi masyarakat juga berhak tahu berapa anggaran yang digunakan dan apa ukuran keberhasilan kegiatan ini,” ujar seorang warga Pangururan yang enggan disebut namanya.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Hingga konferensi pers berlangsung, panitia belum memaparkan secara rinci besaran total anggaran kegiatan kepada publik. Kondisi ini memunculkan persepsi kurangnya transparansi, terutama di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah.
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah daerah perlu membuka rincian anggaran secara jelas agar tidak menimbulkan spekulasi. Transparansi dianggap penting untuk memastikan kegiatan benar-benar memberi dampak ekonomi, bukan sekadar seremonial tahunan.
Harapan Evaluasi Nyata
Perayaan hari jadi daerah pada prinsipnya merupakan hal wajar sebagai bentuk identitas dan kebanggaan daerah. Namun masyarakat berharap kegiatan tersebut diikuti dengan evaluasi terukur, seperti peningkatan kunjungan wisata, transaksi UMKM, serta manfaat ekonomi langsung bagi warga lokal.
Tanpa indikator keberhasilan yang jelas, kegiatan berbiaya besar berisiko dipersepsikan sebagai pemborosan anggaran di tengah kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. ( Hots/dns)
