Samosir, PRi.Com — Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatera. Rakor digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (12/1/2025).
Rakor tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara, unsur Forkopimda, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Bupati Samosir Vandiko T. Gultom hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Immanuel Sitanggang dan Kepala Bapperinda Rajoki Simarmata.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk pemulihan pascabencana. Anggaran ini difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang dinilai paling mendesak guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan alokasi sekitar Rp275 miliar. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan, tanggul, normalisasi sungai, pengelolaan sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk sektor komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp110 miliar.
Pemprov Sumut juga merencanakan pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar atau setara Rp60 juta per unit, selaras dengan standar bantuan hunian dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu data final dari kabupaten dan kota untuk disinkronkan dengan data BNPB. Jika kebutuhan huntap sudah sepenuhnya tertangani BNPB, anggaran daerah akan digunakan untuk meningkatkan kualitas bangunan sehingga nilai rumah yang dibangun dapat lebih baik,” kata Bobby Nasution.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap berkomitmen mendampingi proses pemulihan meskipun status tanggap darurat telah dicabut. BNPB telah menyiapkan 5.951 unit hunian tetap untuk Sumatera Utara serta dukungan perbaikan infrastruktur dan bantuan logistik.
“Tidak boleh ada warga yang masih berada di pengungsian saat bulan puasa. Pemerintah menanggung biaya hunian sementara, rumah sewa, maupun tinggal di rumah kerabat. Selain itu, bantuan Rp600 ribu per jiwa per bulan, Rp3 juta untuk penggantian isi rumah, dan Rp5 juta sebagai modal usaha bagi pelaku usaha terdampak juga disalurkan,” ujar Suharyanto.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemulihan pascabencana dinilai dari sejumlah indikator utama, antara lain berfungsinya pemerintahan hingga tingkat desa, layanan publik berjalan normal, akses transportasi darat lancar, aktivitas ekonomi kembali bergerak, serta ketersediaan energi dan layanan dasar masyarakat.
“Secara umum kondisi Sumatera Utara sudah membaik. Namun masih ada beberapa daerah yang membutuhkan percepatan pemulihan, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga,” kata Tito.
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia berharap pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat dan upaya mitigasi ke depan semakin diperkuat.
“Yang terpenting, masyarakat terdampak bisa kembali beraktivitas secara normal secepat mungkin. Kami juga berharap upaya pencegahan dan mitigasi bencana terus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Vandiko.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait. ( Hots/dns)
