Oloan Simbolon
Mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
Editorial PrestasiReformasi.com

Kisruh bantuan sepatu di Samosir telah menanggalkan semua kamuflase. Ini bukan lagi soal prosedur, bukan soal tata kelola teknis, dan jelas bukan soal perlindungan anak. Ini adalah soal keberanian kekuasaan menutup pintu bagi kebaikan—dan pada saat yang sama membuka ruang selebar-lebarnya bagi kepentingan tertentu.

Jika relawan yang membawa bantuan diperlakukan sebagai ancaman, sementara praktik serupa oleh pihak lain dibiarkan tanpa koreksi, maka tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Ini bukan kebijakan. Ini diskriminasi yang dilegalkan.

Sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya, Oloan Simbolon, menyatakan dengan tegas: apa yang terjadi di Samosir adalah bentuk penyimpangan kekuasaan yang tidak boleh ditoleransi. Birokrasi telah keluar dari relnya. Ia tidak lagi berdiri di atas prinsip keadilan, tetapi bergerak mengikuti arah kepentingan.

Bahasa “perlindungan anak” telah disalah gunakan menjadi tameng moral untuk menutupi praktik tebang pilih. Dan ketika moralitas dipakai sebagai alat manipulasi, maka sesungguhnya yang sedang dipertontonkan adalah kemunafikan dalam kebijakan.

Lebih memprihatinkan, tekanan terhadap kepala sekolah menunjukkan bahwa kekuasaan telah turun tangan secara represif ke ruang yang seharusnya bebas dari intimidasi. Kepala sekolah dipaksa tunduk, bukan pada aturan yang adil, tetapi pada rasa takut. Ini bukan pembinaan. Ini penaklukan.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka jangan salahkan publik ketika kepercayaan runtuh sepenuhnya. Sebab yang mereka lihat hari ini adalah birokrasi yang lebih sibuk menjaga kuasa daripada melayani kebutuhan siswa.

Saya tegaskan kembali, ini bukan sekadar kesalahan individu. Ini adalah kegagalan sistemik yang mencerminkan lemahnya kepemimpinan. Tidak ada sistem yang berjalan liar tanpa pembiaran dari atas.

Karena itu, tidak ada lagi ruang untuk sikap abu-abu. Tidak ada lagi waktu untuk diam.

Saya menyampaikan ultimatum moral kepada Pemerintah Kabupaten Samosir:

Hentikan segera praktik tebang pilih dalam kebijakan pendidikan.

Copot dan evaluasi pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Pulihkan marwah sekolah sebagai ruang merdeka, bukan arena tekanan birokrasi.

Buka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berkontribusi, dengan aturan yang adil dan transparan.

Jika langkah tegas tidak diambil, maka publik berhak menilai bahwa kekuasaan di Samosir telah kehilangan legitimasi moralnya.

Kasus sepatu ini sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Ia telah membuka borok lama yang selama ini tertutup rapi. Ia menunjukkan bahwa di balik wajah formal birokrasi, ada praktik yang tidak sehat, tidak adil, dan tidak berpihak.

Hari ini publik sudah melihat.
Besok, mereka akan menilai.

Dan ketika penilaian itu jatuh, tidak ada kekuasaan yang cukup kuat untuk menahannya.