Samosir, PRi. Com — Hampir dua tahun terakhir, Kabupaten Samosir memiliki konfigurasi politik yang jarang dimiliki daerah lain. Tiga figur asal daerah ini berada pada tiga tingkat kekuasaan berbeda: kabupaten, provinsi, dan nasional. Secara teori politik, posisi tersebut seharusnya menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan daerah.
Di tingkat kabupaten, pemerintahan dipimpin oleh Vandiko Timotius Gultom. Di tingkat nasional, suara daerah berada di tangan Rapidin Simbolon yang duduk di Senayan. Sementara di tingkat provinsi, terdapat Sorta Siahaan yang berada dalam lingkaran kebijakan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Konfigurasi ini secara struktural sebenarnya memberikan peluang besar bagi Kabupaten Samosir. Dengan akses langsung pada tiga jalur kekuasaan, ruang untuk memperjuangkan program pembangunan, penguatan infrastruktur, hingga pengembangan sektor pariwisata Danau Toba menjadi lebih terbuka.
Namun di tengah peluang tersebut, publik mulai menaruh perhatian pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana kekuatan politik itu sudah benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Oloan Simbolon, menilai keberadaan tiga figur di tiga level pemerintahan itu seharusnya menjadi kekuatan besar jika mampu bergerak dalam satu arah pembangunan.
“Secara teori politik, ini adalah posisi yang sangat strategis bagi daerah. Ada kepala daerah yang menjalankan pemerintahan, ada wakil rakyat di DPR RI yang berada dalam proses kebijakan nasional, dan ada representasi di tingkat provinsi. Tetapi politik tidak diukur dari jabatan. Politik diukur dari hasil,” ujar Oloan Simbolon di Pangururan, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, Samosir berada di kawasan strategis Danau Toba yang selama beberapa tahun terakhir menjadi bagian dari agenda prioritas nasional pengembangan pariwisata. Kondisi tersebut seharusnya membuka ruang besar untuk memperjuangkan program pembangunan daerah.
Namun dalam pandangannya, publik sejauh ini masih melihat gerak yang berjalan paralel di setiap level kekuasaan.
“Ada yang aktif membangun komunikasi ke pusat, ada yang menyerap aspirasi masyarakat di daerah, ada juga yang bergerak dalam dinamika kebijakan provinsi. Semua terlihat bekerja. Tetapi pertanyaannya, apakah semua itu sudah benar-benar menyatu dalam satu arah pembangunan untuk Samosir?” katanya.
Menurut Oloan, koordinasi antar level kekuasaan menjadi kunci agar kekuatan politik yang ada tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia menilai ketika kepala daerah melakukan komunikasi dan lobi kepada kementerian di pusat, maka perwakilan daerah di DPR RI seharusnya dapat memperkuat dari dalam proses kebijakan nasional. Sementara di tingkat provinsi, peran legislator daerah dapat menyelaraskan kebijakan dan anggaran dengan kebutuhan pembangunan kabupaten.
“Ini bukan soal siapa yang paling aktif atau siapa yang paling sering tampil di ruang publik. Yang dinilai masyarakat adalah apakah kekuatan yang ada benar-benar bersatu untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan politik pada akhirnya sangat sederhana: apakah kehidupan masyarakat berubah menjadi lebih baik.
Apakah infrastruktur semakin memadai, apakah sektor pariwisata benar-benar menggerakkan ekonomi warga, apakah peluang kerja terbuka bagi generasi muda, dan apakah pelaku usaha kecil merasakan pertumbuhan ekonomi.
“Rakyat tidak hidup dari narasi politik. Mereka hidup dari hasil. Jika pembangunan terasa, ekonomi bergerak, dan kesejahteraan meningkat, maka masyarakat akan melihat bahwa kekuasaan itu benar-benar bekerja,” kata Oloan.
Sebaliknya, jika yang terlihat lebih banyak kegiatan simbolik dibanding perubahan konkret, menurutnya publik akan membentuk penilaian sendiri.
Karena itu ia menilai momentum keberadaan tiga figur politik di tiga tingkat kekuasaan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk membangun sinergi yang nyata dan terukur.
“Samosir tidak membutuhkan tiga kekuatan yang berjalan sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan adalah satu arah gerak yang jelas untuk mendorong percepatan pembangunan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, apabila kekuatan politik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dapat disatukan dalam agenda pembangunan yang terintegrasi, maka dampaknya dapat menjadi pendorong besar bagi kemajuan Samosir, khususnya di kawasan Danau Toba.
Namun jika momentum tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, menurutnya sejarah bisa saja mencatatnya sebagai kesempatan besar yang terlewatkan.
“Pada akhirnya sejarah tidak mencatat siapa yang paling sering tampil di panggung politik. Sejarah mencatat siapa yang benar-benar mampu membawa perubahan bagi rakyatnya,” ujarnya. ( Hots/dns)
