Bungo, PRESTASIREFORMASI.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025, penutupan Tahun Sidang I 2024–2025, penyampaian Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Tahun Sidang II 2025–2026, pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang II 2025–2026, serta penyampaian laporan reses dan pengumuman anggota Badan Anggaran (Banggar) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bungo, Bujang Pardinan, serta dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bungo Muhammad Adani, S.H., M.Kn, para anggota DPRD, perwakilan Pemerintah Kabupaten Bungo, dan tamu undangan lainnya.
Laporan Kinerja Komisi I
Laporan kinerja Komisi I disampaikan oleh Kasbudi. Ia menjelaskan bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2024–2025, Komisi I telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Kegiatan tersebut meliputi pengawasan lanjutan terhadap pelaksanaan perjanjian strategis pemerintah daerah, pembahasan Ranperda inisiatif DPRD dan Program Pembentukan Perda (Propemperda), pengawasan pelaksanaan APBD Semester I Tahun Anggaran 2024, serta evaluasi prognosis anggaran. Komisi I juga menindaklanjuti hasil audit bidang pendidikan dan menyampaikan rekomendasi strategis, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, termasuk dari kelompok rentan dan perangkat pemerintahan.
Selain itu, Komisi I turut melakukan pengawasan terhadap sejumlah regulasi, di antaranya Pergub Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Pergub Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana, dan Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, serta melakukan evaluasi LKPJ Kepala Daerah.
Untuk Tahun Sidang 2025–2026, Komisi I menetapkan sejumlah program prioritas, antara lain pengawasan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Penanggulangan Bencana, Pelayanan Ibu dan Anak, pengawasan BUMD dan alat kesehatan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, pengawasan realisasi APBD 2025, serta pembentukan Perda inisiatif tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Komisi I juga merencanakan harmonisasi sejumlah Ranperda ke Kementerian Hukum RI.
Laporan Kinerja Komisi II
Laporan Komisi II disampaikan oleh Marhoni Suganda, S.H. yang memaparkan kinerja komisi di bidang perekonomian dan keuangan. Pada Masa Sidang Mei–Agustus 2005, Komisi II melaksanakan kunjungan kerja terkait penyusunan program kerja, kebijakan legislasi, penyelesaian persoalan AKBID, pembahasan peraturan bersama, serta penanganan kegiatan APEC.
Dalam periode 1 September 2024 hingga Agustus 2025, Komisi II melakukan rapat bersama pemerintah daerah membahas rencana kenaikan tarif PDAM, termasuk analisis dampak ekonomi dan mekanisme sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, dilakukan pula pengawasan terhadap pengelolaan BUMD, pengawasan hewan ternak dan kendaraan pengangkut ternak, kunjungan kerja bersama BP 19 terkait program pemberdayaan warga, serta pengawasan pengelolaan dana bantuan akhir.
Untuk Tahun 2025–2026, Komisi II akan memfokuskan pengawasan pada pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang pemberdayaan UMKM, peninjauan program pembangunan ekonomi daerah, penanganan persoalan kesehatan hewan, kebersihan lingkungan dan ketertiban umum, serta pembahasan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.
Laporan Kinerja Komisi III
Laporan kinerja Komisi III disampaikan oleh Afrison. Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025, Komisi III telah mengawasi delapan Peraturan Daerah melalui 20 kali kunjungan kerja ke sejumlah daerah serta melaksanakan satu Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sistem penggunaan listrik efisien pada 21 Juni 2025.
Dalam periode September 2024 hingga September 2025, Komisi III mengawasi 16 Perda melalui 40 kali kunjungan kerja dan melaksanakan tiga rapat, yakni RDP penggunaan listrik efisien. (hen)
