Oleh: Redaksi Prestasi Reformasi.com
Samosir, 29 April 2026 —
Langkah tegas Pemerintah Kabupaten Samosir menghentikan pembangunan Villa Wilona di kawasan wisata Tuktuk Siadong patut dibaca sebagai pesan kuat: tidak ada ruang bagi pembangunan tanpa izin, terlebih di kawasan strategis pariwisata.
Penindakan yang melibatkan DPMPTSP Kabupaten Samosir bersama Satpol PP Kabupaten Samosir dan dinas teknis lainnya bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bentuk nyata penegakan tata kelola ruang yang selama ini kerap diabaikan oleh pelaku usaha.
Fakta di lapangan menunjukkan bangunan telah berkembang menjadi dua lantai tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Lebih dari itu, ditemukan pula pembongkaran fasilitas umum berupa trotoar tanpa izin. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pelanggaran yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Kepala DPMPTSP, Pilippi Simarmata, telah menegaskan bahwa penghentian dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Pernyataan ini penting: pemerintah tidak sedang mematikan investasi, tetapi justru menjaga agar investasi berjalan di jalur yang benar—legal, tertib, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, sikap Rudimanto Limbong yang membuka opsi sanksi lanjutan hingga pembongkaran jika aturan diabaikan menunjukkan bahwa pendekatan persuasif memiliki batas. Ketika imbauan tidak dipatuhi, penegakan hukum adalah keniscayaan.
Editorial ini memandang bahwa kasus ini mencerminkan persoalan klasik di banyak daerah wisata: pembangunan sering kali melaju lebih cepat daripada kepatuhan terhadap regulasi. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merusak tata ruang, tetapi juga mengancam daya tarik kawasan wisata itu sendiri.
Sebaliknya, penertiban seperti yang dilakukan Pemkab Samosir harus dijadikan standar baru. Investasi memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan aturan. Kepastian hukum justru menjadi fondasi utama bagi investor yang serius dan berorientasi jangka panjang.
Sikap Camat Simanindo, Hans R. Sidabutar, yang menekankan pentingnya legalitas sejak awal juga memperkuat pesan ini: pembangunan yang dimulai dengan izin lengkap akan berjalan lebih lancar dan memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Ke depan, tantangan pemerintah daerah bukan hanya menertibkan, tetapi memastikan sistem perizinan semakin mudah, transparan, dan cepat. Di sinilah keseimbangan harus dijaga: tegas dalam aturan, namun responsif dalam pelayanan.
Kasus Villa Wilona harus menjadi pelajaran bersama—bahwa di kawasan wisata unggulan seperti Samosir, standar tidak bisa ditawar. Siapa pun yang ingin berusaha harus tunduk pada aturan yang sama.
Karena pada akhirnya, wajah pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam, tetapi juga oleh ketertiban dan kepastian hukum yang menjaganya. ( red)
