Sergai. PRi.Com – Lembaga legislatif seharusnya menjadi pilar pengawasan dan penyeimbang kekuasaan eksekutif. Namun, realitas di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, dinilai jauh dari harapan. Gerakan Pemuda Serdang Bedagai (GPS) menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sergai, yang dianggap gagal memahami serta menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.
Aksi unjuk rasa dilakukan GPS pada Rabu (4/6/2025) di depan Gedung DPRD Sergai, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah. Dalam orasinya, Koordinator aksi Muhammad Andrean menegaskan bahwa DPRD Sergai terkesan tidak memiliki keberanian untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah, terutama dalam pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami melihat ada dugaan kuat bahwa DPRD Sergai melakukan pembiaran terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujar Andrean.
Lebih jauh, ia menuding adanya kongkalikong antara DPRD dan eksekutif yang berujung pada kebijakan anggaran yang ugal-ugalan dan tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Dalam hal ini, GPS menuntut DPRD Sergai untuk segera memanggil Bupati Darma Wijaya dan Wakil Bupati Adlin Tambunan guna mempertanggungjawabkan arah kebijakan anggaran yang telah bergeser dari kesepakatan awal.
“Kami meminta agar seluruh kegiatan dan program pembangunan dikembalikan ke jalur yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Jika DPRD tidak berani memanggil kepala daerah, maka patut dipertanyakan keberpihakan dan integritas mereka,” tegasnya.
Tak hanya berhenti di situ, GPS juga mendorong DPRD Sergai agar berperan aktif melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Tanah Bertuah Negeri Beradat tidak boleh menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Kami mendesak DPRD untuk menginisiasi pelaporan kepada lembaga yudikatif atas segala bentuk penyimpangan anggaran,” tambah Andrean.
Menurut GPS, DPRD Sergai juga harus menunjukkan komitmen dalam mengawal Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah. “Setiap kegiatan yang tidak mengacu pada RPJMD harus ditolak, bahkan jika perlu dibatalkan,” ucap Andrean lantang.
Upaya konfirmasi kepada Ketua DPRD Sergai, Togar Situmorang, telah dilakukan oleh wartawan melalui pesan WhatsApp pada Rabu malam (4/6/2025) sekitar pukul 19.01 WIB. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban. (Hots/Jo)