Medan. PRESTASIREFORMASI.COM
Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara mempercepat penyesuaian tata ruang serta menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menghambat pembangunan di daerah.
Instruksi tersebut disampaikan langsung Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan penyesuaian tata ruang dan penyelesaian permasalahan pertanahan yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (7/5). Rakor ini dihadiri Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Nusron menyampaikan bahwa penyelesaian konflik pertanahan di daerah harus dilakukan dengan pendekatan yang menguntungkan semua pihak. “Kita akan mencari pola penyelesaiannya dengan win-win solution. Masyarakatnya bahagia, tetapi pemerintah tidak dirugikan. Artinya, tidak ada aset yang terdisrupsi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung rendahnya tingkat sertifikasi tanah di wilayah Sumut. Dari total sekitar 4 juta hektare lahan, baru 46 persen atau sekitar 2 juta hektare yang telah tersertifikasi. “Kami menargetkan dalam empat tahun ke depan, sertifikasi tanah bisa mencapai 70 persen,” ujar Nusron.
Kementerian ATR/BPN juga mendorong percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten/kota. Menurut Nusron, penetapan wilayah prioritas RDTR penting untuk mempercepat investasi dan pembangunan berkelanjutan. “Segera usulkan wilayah prioritas RDTR secara resmi ke pemerintah pusat agar bisa kami tindak lanjuti,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, digelar pula penyerahan 215 sertifikat tanah kepada sejumlah pemerintah daerah dan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama di bidang pertanahan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pemerintah Kabupaten Samosir menjadi salah satu daerah yang menerima sertifikat. Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menerima 18 sertifikat tanah yang terletak di kawasan Pangururan, yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan dan fasilitas perkantoran.
Bupati Samosir turut hadir dalam rakor bersama jajaran, antara lain Plt. Kepala Dinas PUTR Rudimantho Limbong, Kabid Aset BPKPD Pangondian Limbong, Kabid IKP Dinas Kominfo Togarma Naibaho, Kabag Pertanahan Charles Samosir, dan Kabag Pemerintahan Belman Sinaga.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengapresiasi kehadiran Menteri ATR/BPN dalam rakor tersebut. Ia berharap melalui koordinasi lintas sektor ini, permasalahan tata ruang dan pertanahan di Sumut dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas. ( hots/dhs)