Medan, PRESTASIREFORMASI.Com. Suhu politik tanah air pada dua tahun ke depan akan memanas, sehubungan dengan perebutan kekuasaan baik di bidang eksekutif (Pemilu Presiden dan Pilkada) maupun di bidang legislatif di semua tingkatan DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI).
Prediksi itu disampaikan Pakar politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Wardjio Ph.D., M saat ngopi bareng dengan Sekretaris Umum Dewan Harian Daerah (DHD 45) Sumut Dr. Eddy Syofian, MAP, Kamis (3/1/2022) di Akur Kopi Jalan Wajir Medan.
“Tahun 2022 ini mungkin masih adem karena partai-partai politik sedang melakukan konsolidasi. Baru nanti tahun 2023 dan 2024 suhunya akan memanas. Parpol-parpol akan berusaha semaksimal mungkin akan merebut kursi legislatif,,” ujarnya.
“Makanya tahun ini digunakan untuk konsolidasi. Partai-partai yang sekarang sedang tidak akur harus mengakurkan diri, kalau tidak akan tergilas pada pertarungan tahun 2024 nanti,” sambungn Wardjio.
Dia menyebutkan, konsolidasi politik sangat diperlukan termasuk membangun citra partai di tengah masyarakat. Semua instrumen partai harus terbenahi tahun 2022 ini.
“Pengurus parpol harus memanfaatkan tahun 2022 ini untuk membenahi partainya. Jangan sampai ada dualisme nanti repot sendiri,” kata kolomnis politik ini.
Kepada pemerintah, Bawaslu dan KPU, Wardjio meminta agar tahun ini betul-betul dimanfaatkan untuk membenahi sistem pemilu yang kredibel, jujur dan bersih. Hal ini untuk meningkatkan kualitas demokrasi agar menjadi lebih baik dan lebih bermartabat.
“Ini akan mempengaruhi pandangan dunia internasional terhadap kualitas demokrasi kita,” katanya lagi.
Penuhi Janji Politik
Sementara itu Sekretaris Umum DHD45 Sumut Dr. Eddy Syofian M.AP mengingatkan para politisi yang sedang duduk di panggung kekuasaan terutama di eksekutif untuk tidak lalai dalam memenuhi janji-janji politiknya ketika berkampaye dulu.
Mantan Kaban Kesbangpol Sumut ini mengkhawatirkan keasyikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melakukan pencitraan dirinya atau parpolnya akan melupakan kewajibannya menunaikan janji-janji politik kepada rakyat ketika kampanye dulu.“Jangan sampai keasyikan mencitrakan diri, mereka lupa pada janji-janji saat kampanye dulu,” kata Doktor lulusan program studi Kajian Politik Pembanguan pada Studi Pembangunan di FISIP USU ini.
“Ada kecenderungan hal itu sudah terjadi di daerah. Bahkan ada pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selama ini terlihat “akur” berubah menjadi renggang karena kepentingan politik yang berbeda. Akibatnya kondusivitas di pemerintahan daerah bisa terganggu dan berdampak pada terbengkalainya pemenuhan janji-janji politik mereka kepada rakyat. Ini yang harus diantisipasi sekarang jangan berkembang,” ujar Eddy Syofian lagi.
Baik Wardjio maupun Eddy Syofian berharap meskipun suhu politik semakin memanas tetapi hendaknya kerukunan sosial dalam masyarakat harus tetap terjaga dan kelangsungan pembangunan tidak terhambat. Aparatur Sipil Negara diharapkan juga tidak terbawa rendong “permainan” atau percaturan politik para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
”Hindari pemanfaatan posisi jabatan struktural untuk menjadi “tim sukses” para petahana. Aparatur Sipil Negara harus tetap menjadi pelayan dan pengabdi negara dan rakyat,” pungkas Edy.(h/hrn/Rnc)