Tarutung, PRESTASIREFORMASI.Com- Wakil Bupati Tapanuli Utara (Taput) Sarlandy Hutabarat memimpin Rapat bersama Forkopimda membahas terkait kebijakan percepatan penanganan Covid-19 di daerah ini bertempat di Aula Martua Kantor Bupati Tarutung, Jumat (16/07).

Rapat yang dihadiri Dandim 0210/TU Rony Agus Widodo, Ketua Pengadilan Negeri Golom Silitonga, Waka Polres Joni Sitompul, Kejari diwakili Kasie Intel dan Sekda Indra Simaremare.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan zoom meeting Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Gubsu H Edy Rahmayadi bersama Bupati juga Walikota yang daerahnya termasuk dalam Assesmen Situasi tingkat 3 pada PPKM Mikro agar Pemerintah Daerah lakukan upaya menghempang penyebaran wabah itu.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur tadi, Pemkab bersama Forkopimda Taput perlu bersama-sama untuk menetapkan kebijakan dan langkah apa yang harus kita tempuh sehingga percepatan penanganan covid-19 di Taput berjalan dengan baik dan lancar terutama dalam menghempang laju penyebaran virus ini”, ujar Wakil Bupati.

Beberapa hal yang menjadi fokus kita seperti kegiatan sosial masyarakat harus dikurangi terutama pesta adat termasuk kegiatan yang menghadirkan masyarakat banyak harus ditunda untuk sementara ini.

“Kondisi sekarang benar-benar sangat mengkhawatirkan jangan sampai pertambahan terkonfirmasi semakin tidak terkendali. Selain itu, perlu diperhatikan agar jangan ada kesan bahwa Pemerintah menutupi kondisi sebenarnya”, tambah Sarlandy Hutabarat.

Beberapa tanggapan dan usul dari para Forkopimda serta OPD Satgas Covid-19 yang hadir, hal yang menjadi kesepakatan rapat untuk dituangkan dalam keputusan antara lain:

  • Ijin pelaksanaan acara adat tidak diberikan, bagi ijin pesta yang telah dikeluarkan maka terhitung mulai Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 tidak berlaku lagi.
  • Terkait orang meninggal bukan covid-19 acara penguburan paling lama 1 hari terhitung sejak meninggal dan khusus ‘Saur Matua’ maksimal 2 hari
  • Pengetatan pada posko perbatasan dan menyurati Pemerintah Atasan untuk menambah distribusi vaksin
  • Dan perlu pengawasan serta evaluasi di tiap perkantoran terkait pelaksanaan 50 % Work From Home (WFH) dan 50 % Work From Office (WFO).

Salah satu kesepakatan rapat ini bahwa terhitung mulai hari Senin 19 Juli 2021 tidak diperkenankan lagi acara adat dan resepsi, pelaksanaan pernikahan hanya diberikan ijin pemberkatan atau akad nikah dengan Prokes ketat. Prokes di perkantoran juga menjadi perhatian kita yaitu WFO 50 persen.

“Kita akan tetap sadarkan masyarakat keseluruhan agar semakin proaktif dalam penerapan prokes, sosialisasi dan edukasi yang intens tanpa menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Kita tahu bahwa keputusan ini memang pahit tapi harus kita tempuh demi keselamatan bersama”, tegas Wakil Bupati. (Jas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *