Samosir, PRESTASIREFORMASI.COM – Komisi I DPRD Kab. Samosir bersama Kepala Dinas PPAMD Kab. Samosir, Camat pangururan dan Pendamping Desa dan Unit Pengelola Kegiatan-SPP (UPK-SPP) se-Kabupaten Samosir dengan Ketua Badan Kerjasama antar desa melaksanakan Rapat Kerja  (Raker) membahas terkait tunggakan pengelolaan Dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan.

Raker tersebut dilaksanakan di Parbaba gedung DPRD Samosir, Kamis (16/07/2020).  Wakil Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon, membuka rapat dan menyampaikan bahwa Raker ini dilaksanakan untuk mencari solusi atas masalah  penunggakan Dana Bergulir SPP yang terjadi di Seluruh Kecamatan.

“Jadi nanti tolong disampaikan apa kendala dan tindakan yang sudah dilakukan PPAMD bersama UPK dalam melakukan Penagihan,” ujar Nasip Simbolon.

Hal senada juga disampaikan Saurtua Silalahi, ST selaku Ketua Komisi I DPRD Kab. Samosir, Komisi I DPRD Kab. Samosir merasa perlu melakukan fungsi pengawasannya dalam hal pengelolaan dana SPP ini.

“Kami ingin meminta bagaimana pengelolaan dana bergulir, metode bagi hasilnya, berapa persen beban bunga pinjaman yang dibuat,” tegasnya.

“Hal lain yang perlu diperhatikan agar semua tunggakan segera ditagih, agar dana itu bisa dipakai atau digulirkan kepada yang memerlukan,” ujar Saurtua Silalahi. 

Kadis PPAMD Samosir Amon Sormin menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SPP ini yakni belum adanya regulasi atau peraturan baru untuk pengelolaan SPP yang meliputi struktur pengelolaan, pengawasan dan pembinaan usaha, periodisasi pengurus/pengelola dan penyelesaian tunggakan.

“Saat ini kita sedang melakukan inventarisasi kelompok SPP yang masih berjalan dan selanjutnya akan melakukan musyawarah untuk periodisasi pengurus,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kementerian agar dapat segera mengeluarkan aturan terkait pengelolaan SPP ini.

Anton Sormin mengungkapkan, jumlah kelompok SPP di 9 Kecamatan sebanyak 803 kelompok dgn jumlah tunggakan sebanyak Rp. 7.212.820.413.

.Ketua Komisi I DPRD Kab. Samosir menegaskan agar masalah tunggakan, periodisasi, tata kelola SPP dan bunga pinjaman dapat segera dituntaskan. (Hs/rel)

BACA JUGA:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *