Bupati Bungo H Mashuri SP ME Hadiri Rapat Koordinasi BNPB

Jakarta, PRESTASIREFORMASI.Com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Utara serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan langkah pemulihan kawasan pertambangan emas ilegal yang menggunakan merkuri.

Dalam acara tersebut hadir Gubernur Jambi Fachrori Umar, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati Dharmasraya, Bupati Sijunjung, Bupati Solok Selatan, Bupati Bungo, Bupati Muaro Jambi, perwakilan dari Polisi Republik Indonesia, TNI, serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR.

“Kita diskusi dan masing-masing memberikan masukan kepada BNPB apa langkah-langkah yang bisa diambil, langkah terintegrasi yang sifatnya solusi jangka panjang dan juga diharapkan bisa permanen,” ujar ​​​​Kepala BNPB Doni Monardo pada rapat koordinasi di gedung BNPB, Jakarta pada Selasa (12/11).

Rapat koordinasi itu dilakukan setelah Kepala BNPB melakukan kunjungan ke bekas kawasan tambang emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat yang menggunakan merkuri sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan pada pekan lalu.

Diterangkan Doni, belum ada rencana definitif terkait pemulihan kawasan itu, apakah akan mengikuti pola pemulihan Citarum atau ada langkah lain yang akan diambil.

Tapi yang pasti, kata Doni, perlu langkah terintegrasi untuk menanggulangi permasalahan itu. Penegakan hukum tanpa adanya pengalihan profesi bagi para penambang liar yang kehilangan mata pencaharian tidak akan membawa perubahan besar.

“Kemudian masyarakat perlu diberikan edukasi melalui sosialisasi dan juga pelatihan-pelatihan tertentu yang dilakukan oleh para ahli di bidang tambang tanpa menggunakan merkuri termasuk juga langkah solusi untuk masyarakat bisa alih profesi dengan pendapatan yang tidak berkurang,” tegas Doni.

Mengenai siapa yang akan menjadi koordinator langkah pemulihan yang melibatkan banyak sektor dan kementerian serta lembaga negara itu, Kepala BNPB mengatakan hal itu akan diputuskan setelah dilakukan pembahasan teknis hasil rapat koordinasi tersebut.

Terlihat juga Gubernur Jambi Dr. Drs. H Fachrori Umar M Hum bersma Bupati Bungo H Mashuri SP ME hadiri rapat koordinasi (Rakor) Kerusakan Ekosistem Akibat Penambangan di Sungai Batanghari yang digelar di Auditorium BNPB Pusat ini.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bungo H Mashuri berkesempatan menyampaikan permasalahan penambangan di DAS yang ada di Kabupaten Bungo di hadapan semua peserta.

Bupati Bungo H Mashuri sangat senang dengan adanya rakor ini, sehingga diharapkan dapat dicarikan solusi untuk mengintegrasikan langkah pemulihan kawasan penambangan yang menggunakan merkuri.

“Saya sangat senang dengan adanya rakor ini, sehingga diharapkan dapat dicarikan solusi untuk mengintegrasikan langkah pemulihan kawasan pertambangan yang menggunakan merkuri,” tutur Mashuri.

Sedangkan Ir H Indones Kepala BPBD Kabupaten Bungo kepada media ini mengatakan bahwa benar mereka mengikuti Rakor di Auditorium BNPB Pusat yang intinya bagaimana langkah pemulihan kawasan penambangan yang menggunakan merkuri di DAS Batanghari.

“Iya benar kabupaten Bungo mengikuti Rakor di Auditorium BNPB Pusat yang intinya bagaimana langkah pemulihan kawasan penambangan yang menggunakan merkuri di DAS Batanghari,” tuturnya. (hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: