BOGOR, PRi. Com — Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom bersama Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Minggu (2/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Samosir sebagai bagian dari delegasi pemerintah daerah.
Rakornas secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sekaligus memberikan taklimat kepada seluruh peserta. Forum nasional ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang.
Kegiatan ini dihadiri oleh 4.453 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemerintahan, mulai dari kementerian dan lembaga, gubernur dan Forkopimda provinsi, bupati dan wali kota beserta Forkopimda kabupaten/kota, hingga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) se-Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakornas merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mendagri, forum ini menjadi ruang konsolidasi nasional untuk memastikan arah kebijakan pembangunan berjalan seiring dan saling mendukung.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program prioritas Presiden sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program konkret yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Oleh karena itu, Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah agar terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Penguatan kapasitas aparatur sipil negara serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang kredibel dan dipercaya masyarakat,” ujar Tito Karnavian.
Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Presiden mengapresiasi semangat para peserta Rakornas yang dinilainya mencerminkan tekad bersama untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus didorong secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan etika pemerintahan dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik.
Menurut Presiden, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pusat secara tepat sasaran dan berorientasi pada hasil nyata. Oleh sebab itu, komunikasi dan koordinasi lintas sektor, termasuk bersama Forkopimda, harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun hambatan di lapangan.
Dalam arahannya, Presiden turut menyoroti sejumlah agenda strategis nasional yang memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, di antaranya pengembangan kampung nelayan Merah Putih, percepatan hilirisasi sumber daya alam, pelaksanaan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), serta penguatan komitmen seluruh aparatur negara terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung dan mengimplementasikan kebijakan strategis pemerintah pusat sebagaimana yang disampaikan Presiden dalam Rakornas tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat, agar setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara tepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah,” kata Vandiko.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga melibatkan Forkopimda, organisasi sosial, dan elemen masyarakat lainnya. Menurut Vandiko, kolaborasi yang solid menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Samosir,” ujarnya.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi serta memperkuat langkah strategis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. ( Hots/dns)
