Bungo, PRESTASIREFORMASI.Com – Bupati Bungo H. Dedy Putra, SH, M.Kn didampingi Hj. Elza Kurniawati, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bungo, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta owner Mie Gacoan, meresmikan secara langsung pembukaan kuliner Mie Gacoan di Kabupaten Bungo, Sabtu (31/01/2026).
Peresmian tersebut berlangsung di Jalan Sultan Thaha, tepatnya di kawasan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, dan disambut antusias masyarakat yang sejak lama menantikan kehadiran brand kuliner nasional tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Dedy Putra menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo membuka ruang seluas-luasnya bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di daerah ini.
Bagi kawan-kawan pengusaha yang ingin masuk ke Kabupaten Bungo, silakan. Kita ingin Bungo menjadi kota yang menarik, kota perdagangan, sekaligus kota wisata yang bisa dinikmati semua orang,” ujar Bupati.
Ia menyebutkan, kehadiran Mie Gacoan menjadi salah satu indikator meningkatnya daya tarik investasi di Bungo. Menurutnya, brand kuliner yang telah dikenal luas secara nasional ini diharapkan mampu mendorong geliat ekonomi lokal serta membuka lapangan pekerjaan baru.
Setelah merasakan langsung, memang Mie Gacoan ini terkenal di Indonesia. Kalau usaha ini sukses, rencananya akan dibuka lagi cabang berikutnya di Bungo,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan transparan. Ia menepis anggapan adanya pungutan atau kepentingan pribadi dalam proses masuknya investor.
Pengusaha yang masuk ke Bungo tidak usah membawa uang untuk saya. Yang penting membawa uang untuk investasi. Pemerintah daerah siap memberikan karpet merah,” tegasnya.
Peresmian Mie Gacoan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi Kabupaten Bungo sebagai kota perdagangan dan jasa di wilayah Jambi bagian barat, sekaligus menambah destinasi kuliner yang diminati berbagai kalangan.
Dengan hadirnya pelaku usaha nasional, Pemkab Bungo berharap dapat menarik investor lain untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (hen)
