Samosir. PRi.com – Kabupaten Samosir menghadapi musim kemarau panjang hampir sembilan bulan sepanjang 2025, yang berdampak pada ketersediaan air bersih dan penurunan hasil pertanian. Warga terpaksa mengambil air dari kawasan Danau Toba, mengeluarkan biaya tambahan, sementara panen jagung, padi, dan kopi banyak yang gagal.
Mantan Wakil Bupati Samosir, Juang Sinaga, menyampaikan kondisi ini saat open house Bupati Samosir pada 12 Januari 2026. Ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi dampak kemarau.
“Di lapangan, masyarakat mulai resah. Bahkan sudah muncul ketidakpercayaan bahwa pemerintah mampu menghadirkan kesejahteraan. Situasi seperti ini bisa berkembang dan sulit diredam jika dibiarkan,” ujar Juang.
Sorotan publik kembali meningkat setelah informasi mengenai pengadaan mobil dinas Bupati Samosir senilai Rp3,1 miliar muncul beberapa hari kemudian. Informasi ini menjadi perhatian media dan masyarakat, mengingat warga masih terdampak kemarau panjang.
Berdasarkan konfirmasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir, pengadaan mobil dinas tersebut memiliki pagu anggaran Rp3.120.000.000 dengan nilai kontrak Rp3.199.950.000 dan direalisasikan pada Desember 2025. Harga disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan fasilitas kendaraan, merujuk pada e-katalog pemerintah.
Mantan anggota DPRD Provinsi Sumut, Oloan Simbolon, menyoroti kebijakan ini. Menurutnya, pengadaan mobil dinas di tengah kondisi warga yang terdampak kemarau dan gagal panen menimbulkan pertanyaan soal prioritas anggaran.
“DPRD Samosir harus proaktif dan pro-rakyat. Masih banyak kebutuhan mendesak yang lebih penting daripada membeli mobil dinas seharga miliaran rupiah,” kata Oloan, mantan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara.
Oloan menambahkan, kepemimpinan bukan hanya soal mekanisme anggaran yang sah, tetapi juga kepekaan sosial dan moral.
“Anggaran boleh tersedia, prosedur boleh benar, tetapi hati nurani harus dikedepankan. Ketika rakyat berjuang bertahan hidup, kemewahan berlebihan bukan hanya melukai rasa keadilan, tapi juga meruntuhkan kepercayaan rakyat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Samosir belum memberikan penjelasan tambahan terkait langkah konkret menangani dampak kemarau panjang bagi warga terdampak. ( Hots)
