Samosir. PRESTASIREFORMASI.Com
Geliat wacana pembenahan tata kelola pembangunan di Kabupaten Samosir semakin mendapat sorotan publik. Tidak hanya muncul dari lembaga legislatif, suara kritis juga datang dari kalangan pemerhati pembangunan yang menilai perlunya langkah serius untuk memperkuat arah perencanaan pembangunan daerah.
Salah satu suara paling tegas datang dari pemerhati pembangunan sekaligus mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Oloan Simbolon, yang menyampaikan analisis dan kritik mendalam mengenai kondisi perencanaan pembangunan di Samosir. Baginya, upaya perbaikan bukan hanya penting—tetapi mendesak.
“Bappeda Tidak Boleh Hanya Menjadi Sekretariat Administratif”
Dalam pernyataannya di Pangururan, Minggu (30/11/2025), Oloan Simbolon menegaskan bahwa keberadaan Bappeda dalam struktur pemerintahan daerah bukan sekadar formalitas.
Dengan suara tegas ia mengatakan:
“Bappeda itu otak pembangunan. Kalau otaknya tidak bekerja tajam, tubuh pemerintahan berjalan tanpa arah. Bappeda tidak boleh hanya menjadi ruang tempat berkas-berkas datang dan pergi.”
Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus lahir dari visi, analisis mendalam, kemampuan membaca tren sosial-ekonomi, serta kepekaan terhadap penderitaan masyarakat.
Menurutnya, tantangan pembangunan di Samosir membutuhkan perencanaan yang berpikir beberapa langkah ke depan—bukan berpikir seadanya.
Kritik Mendalam Terhadap Arah Perencanaan di Samosir
Oloan menyampaikan lima poin kritik utama berdasarkan pengamatannya selama beberapa tahun terakhir.
- Perencanaan Minim Analisis dan Tidak Terhubung Dengan Realitas
Oloan menilai bahwa perencanaan tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi siklus anggaran.
“Kalau perencanaan hanya menjadi rutinitas tahunan, maka yang lahir adalah dokumen tanpa makna. Program boleh banyak, tetapi kalau tidak punya alasan kuat, itu bukan pembangunan—itu hanya pengadaan kegiatan.”
Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang baik harus mampu menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat, bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan.
- Lemahnya Kepemimpinan Perencanaan Lintas Sektor
Menurut Oloan, koordinasi adalah jantung dari perencanaan modern. Namun ia melihat OPD-OPD di Samosir berjalan sendiri-sendiri.
“Setiap OPD tidak boleh memakai kacamata kuda. Kalau Bappeda tidak memimpin orkestrasi ini, pembangunan berubah menjadi suara-suara yang tidak sinkron.”
Ketiadaan integrasi membuat program berserakan, tidak saling menguatkan, dan gagal menghasilkan dampak besar.
- Anggaran Terbatas Tidak Diterjemahkan Menjadi Kebijaksanaan
Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, strategi perencanaan harus lebih cerdas.
Namun Oloan melihat kecenderungan program tetap berjalan tanpa seleksi ketat.
“Ketika anggaran kecil, pemerintah harus semakin bijak, bukan semakin bingung. Tantangan fiskal itu harus memaksa kita berpikir lebih tajam. Kalau tidak, uang rakyat habis tetapi hasilnya tidak terlihat.”
Ia menegaskan bahwa anggaran adalah alat, bukan tujuan.
- Perlunya Ketegasan Menolak Program Tidak Rasional
Sebagai pemerhati pembangunan, Oloan menyampaikan pandangan tegas mengenai integritas perencanaan.
“Bappeda harus berani berkata ‘tidak’. Tidak pada kegiatan yang tidak rasional, tidak pada angka yang tidak masuk akal, dan tidak pada program yang tidak memiliki manfaat publik.”
Ia menekankan bahwa kemampuan menolak merupakan bagian dari profesionalisme.
- RPJMD Harus Menjadi Kompas, Bukan Sekadar Dokumen
Oloan mengingatkan bahwa RPJMD adalah dokumen strategis yang wajib menjadi acuan pembangunan.
“Kalau RPJMD tidak menjadi dasar, pembangunan bergerak tanpa visi. Bappeda harus memastikan semua program berjalan dalam satu garis yang terang: garis visi dan misi daerah.”
Oloan Tegaskan: “Ini Bukan Soal Siapa, Ini Soal Masa Depan Samosir”
Dalam penjelasannya, Oloan menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan diarahkan pada individu tertentu.
Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kritik tersebut untuk memperkuat institusi, bukan menyerang orang.
“Ini bukan soal personal. Ini soal memastikan pembangunan daerah tidak salah arah. Samosir harus bangkit dengan perencanaan yang tajam.”
Ia juga menilai bahwa pejabat yang merangkap jabatan harus segera ditata agar kinerja semakin efektif dan profesional.
Sikap DPRD Samosir Memperkuat Seruan Pembenahan
Pandangan kritis Oloan selaras dengan sikap tiga fraksi DPRD Samosir—Golkar, PDIR, dan PDIP—yang dalam Rapat Paripurna (28/11/2025) menilai perlunya evaluasi dan penguatan kinerja Bappeda untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Melihat kenyataan selama ini, saatnya bupati mengevaluasi kinerja kepala bappeda kita yang sekarang dengan serius. Mumpung bupati masih punya waktu 4 tahun lagi mewujudkan visi misi nya yang barangkali sudah dalam bentuk RPJMD, tegasnya.
Renaldi Naibaho (Fraksi PDIR) menilai komunikasi antara DPRD dan Bappeda perlu diperbaiki.
Fraksi Golkar menilai perencanaan masih belum optimal.
Fraksi PDIP menyoroti perlunya harmonisasi antara program tahunan dan RPJMD.
Seluruh pandangan tersebut memperkuat urgensi perbaikan tata kelola perencanaan.
Menuju Perencanaan yang Lebih Visioner
Menutup pernyataannya, Oloan mengirim pesan tegas:
“Kalau perencanaannya kuat, pembangunan menguat. Tapi kalau perencanaannya lemah, apa pun yang dibangun tidak akan berdiri kokoh.”
Ia mengajak seluruh pejabat dan pemangku kepentingan untuk kembali menguatkan komitmen terhadap prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat. ( Hots)
