Samosir. PRESTASIREFORMASI.Com
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, SE, MM, menerima audiensi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP TCUGGp) periode 2025-2030 pada Selasa (11/3) di ruang kerjanya. Audiensi ini juga dihadiri oleh Ketua TP. PKK Ny. Kennauli A. Sidauruk, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kadis Budpar Tetty Naibaho, dan Kadis Kopnakerindag Rista Sitanggang.
Audiensi tersebut oleh tim pengelola baru BP TCUGGp, yang terdiri dari Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si, M.Pd, CMA, CSRS (General Manager), Ovi Vensus Hamubaon Samosir, S.Sos, M.Si (Manager Divisi Pendidikan, Konservasi, dan Pemberdayaan Masyarakat), Dra. Debbie Riauni Panjaitan, M.Th (Manager Divisi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan), dan Tikwan Raya Siregar, SS, M.Si (Manager Divisi Kerjasama, Promosi, dan Publikasi).
Tujuan utama audiensi untuk memperkenalkan diri kepada pemerintah Kabupaten Samosir setelah dilantik pada bulan Februari 2025, serta memohon dukungan dan kolaborasi untuk memperoleh kartu hijau UNESCO pada proses revalidasi yang akan dilakukan pada Mei atau Juni 2025. BP TCUGGp juga ingin membahas program-program kemitraan, edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta digitalisasi di semua geosite.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Samosir, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Audiensi berlangsung pada hari Selasa, 11 Maret 2025.
Dr. Azizul mengungkapkan bahwa pertemuan sangat penting untuk membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan memperoleh dukungan dalam proses revalidasi UNESCO. Sementara itu, Dra. Debbie Riauni menambahkan bahwa sebagian besar geosite Kaldera Toba berada di kawasan Samosir, sehingga penilaian UNESCO kemungkinan akan lebih fokus pada daerah ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengeluarkan regulasi perlindungan geosite.
Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk menyambut baik kedatangan BP TCUGGp dan menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan. Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya ini meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada. Asisten II, Hotraja Sitanggang, mengusulkan agar BP TCUGGp berkomunikasi dengan kementerian terkait untuk meninjau kebijakan izin penyadapan getah pohon pinus di kawasan Danau Toba guna menjaga keberagaman hayati.
Tetty Naibaho, Kepala Dinas Budpar, juga meminta agar BP TCUGGp sering berkunjung ke geosite untuk melihat langsung kekurangan yang perlu diperbaiki. ( Hots/mjs)