Tarutung,PRi.com– Ketua DPRD Tapanuli Utara (Taput), Poltak Pakpahan, didampingi ketua komisi A, Ombun Simanjuntak, serta ketua komisi B, Mangoloi Pardede, mengajak insan pers untuk menyampaikan informasi maupun kritik yang baik dan elegan.
“Karena, pers juga merupakan penyampaian pendapat, kritik dan saran untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,” tegas Poltak Pakpahan, saat temu pers dengan sejumlah wartawan di gedung DPRD Taput, Jumat (20/12).
“Saya berharap kepada insan pers untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat serta menyampaikan kritik dengan bahasa yang elegan, santun dan konstruktif kepada pemerintah sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan membawa pengaruh positif serta perubahan kearah yang lebih baik,” ungkapnya.
Dikatakannya, ada persamaan antara DPRD dan Pers, yaitu sama-sama mengawasi pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah. Karena itu, sangat dibutuhkan sinergitas dan kemitraan yang kokoh antara lembaga DPRD dan Pers didalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten Taput khususnya.
“Fungsi DPRD ada tiga, yaitu budgeter, legislasi dan pengawasan. Dalam pengawasan ini, tentunnya DPRD akan maksimal melakukan pengawasan kepada pemerintah apabila didukung oleh insan pers, itulah yang kami harapkan dari saudara,” ujarnya.
Poltak Pakpahan mengimbau kapada insan pers untuk memberikan masukan-masukan, himbauan ataupun usulan kepada lembaga DPRD terkait pelaksanaan pembangunan di Taput yang kaitannya dengan fungsi pengawasan DPRD maupun program kegiatan pimpinan dan anggota. Masukan dan laporan akan dikaji, bila perlu mendapat pembahasan untuk disampaikan kepada eksekutif.
Menanggapi pertanyaan wartawan yang mengatakan ada oknum rekanan yang menunjukkan sifat arogan berkaitan dengan proyek di Dinas Pendidikan Taput. Karena merasa dekat dengan Bupati berbuat kurang sopan. Bahkan sampai bersitegang dengan pejabat atau PPTK, karena pelaksanaan pekerjaan pisik proyek di Dinas itu dinilai bermasalah.
Menyikapi itu, Poltak Pakpahan begitu menyayangkan perilaku oknum tersebut. Ia berterimakasih atas masukan dari wartawan dan mendukung pemerintah untuk menegakkan kebenaran kepada rekanan nakal.
“Seharusnya Ini tidak boleh terjadi. Ini sudah menganggarkan kekuasaan. Saya juga di fraksi PDI-P yang berhubungan dengan pemerintah, hal itu tidak diperbolehkan. Kita akan panggil nanti Kadis Pendidikan dan PPTK proyek tersebut. Kita akan mendukung apabila mereka (PPTK) menegakkan kebenaran terhadap rekanan nakal dalam pekerjaan tersebut,”pungkas Poltak Pakpahan. (Jas)