Gubernur DKI Jakarta, Jabar, DI Yogyakarta dan Kalbar Pilih Bersama Buruh
Nasional, PRESTASIREFORMASI.COM – Beberapa kepala daerah memilih berada bersama buruh dan mahasiswa menolak UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). Mereka akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi meminta UU Ciptaker dibatalkan. apakah keinginan kepala daerah ini akan dikabulkan Jokowi? Kita tunggu saja.
Di tengah gerimis, kedatangan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil disambut sorak sorai dan tepuk tangan peserta aksi yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, kemarin. Ia tampil necis; kemeja putih dengan dasi hitam, lalu dibalut rompi.
Sang Gubernur turut didampingi Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Pangdam/III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan para pimpinan serikat buruh. Tidak lama setelah berdiri di samping mobil komando, Emil-sapaan akrab Ridwan Kamil- yang dipayungi anak buahnya, mengambil alih pelantang suara. usai mengucap salam, eks Wali Kota Bandung itu meneriakkan yel-yel.
“Buruh!” pekik Emil dengan mengangkat kepalan tangan. “Juara!” sahut peserta aksi serempak. Lalu, ia meneriakkan Mahasiswa dan Jabar yang juga kompak disahuti: Juara!
Ia mengaku, sudah mendengarkan aspirasi poin-poin ketidakadilan di UU Ciptaker. Mulai dari masalah pesangon, cuti, izin Tenaga Kerja Asing (TKA), outsourcing, upah dan lain-lain. Termasuk terlalu cepatnya pengesahan untuk sebuah undang-undang yang dinilai begitu kompleks.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, kata Emil, Pemprov Jabar berjanji akan me ngirimkan surat ke DPR dan Presiden. “Isi surat itu adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak Undang-Undang Omnibus law,” ucap Emil disambut sorakan dan tepuk tangan massa aksi
Isi kedua dari surat itu, lanjut Emil, meminta Presiden menerbitkan Perppu. Karena dalam prosesnya, masih ada waktu 30 hari revisi sebelum UU tersebut diteken Presiden. “Dua-dua itu sudah saya tanda-tangani,” lanjutnya.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga berkenan menemui demonstran yang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks Kepatihan Yogyakarta, kemarin.
Dalam pernyataannya, Raja Jawa ini berjanji akan memfasilitasi aspirasi para buruh tersebut ke Pemerintah Pusat. “Saya bisa memfasilitasi aspirasi buruh, dengan mengirim surat kepada Presiden,” ucap Sultan, kemarin.
Satu frekuensi dengan Gubernur Jabar dan DIY, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menemui peserta aksi dan menjanjikan hal yang sama. “Ada yang merekam?” tanya Anies, yang langsung diiyakan peserta aksi di Bundaran Hotel Indonesia, tadi malam.
Dalam pernyataannya, Anies mengatakan penegakan keadilan adalah tanggung jawab semua. Ia berjanji, apa yang menjadi aspirasi massa, akan diteruskan besok ke Pemerintah Pusat.
“Dan anda semua sedang berusaha me negakkan keadilan,” tunjuk Anies. “Betul…,” seru peserta aksi serempak. “Karena itu, jalankan dengan tertib,” seru Anies dengan nada suara ditinggikan. “Siapp,” pekik mahasiswa.
Usai menyatakan sikap tersebut, nama Anies dan Emil nangkring di jajaran trending topic Twitter. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno juga gerak cepat. Ia menyurati DPR. Dalam surat bertanggal 8 Oktober 2020 itu, ia menyampaikan, pengesahan UU Ciptaker mendapat penolakan oleh Serikat Buruh.
Penolakan juga datang dari Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Lewat akun Instagramnya, dia mendesak, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu mencabut UU Ciptaker. Hal ini untuk menghindari pertentangan di masyarakat.
Selain Gubernur, Kepala Daerah di Kabupaten/Kota hingga DPRD yang lain juga menemui peserta aksi ikut menyuarakan aspirasi buruh menolak uu tersebut. Sebagian besar di wilayah Jabar, seperti Sukabumi, Subang, Bandung Barat, dan Karawang.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, sikap yang diambil sejumlah kepala daerah tersebut sudah tepat. Selain untuk meredakan anarkisme massa yang dapat merusak fasilitas publik, dukungan dari pemerintah daerah ini diyakini akan punya pengaruh besar.
Lalu apakah kepala daerah akan untung atau malah buntung akibat pilihan sikap ikut meneruskan aspirasi penolakan UU Ciptaker ini, misalnya Emil yang digadang-gadang didukung Jokowi jadi calon presiden 2024?
Menurut Pangi, fifty-fifty. Bisa untung, bisa juga buntung. “Mungkin awalnya Jokowi akan kaget karena mendapat penolakan dari kepala daerah, tapi Pilpres masih jauh. Masih bisa berubah lagi,” katanya. (h/RMco)
