Teks foto : Penerima bantuan serahkan uangnya kembali diganti kupon kemudian kupon ditukar kemeja berikutnya
Sergai :PRESTASI REFORMASI.Com -Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Secara tegas meminta kepada pemerintah daerah untuk mengontrol Penyaluran Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) melalui dinas sosial Serdang Bedagai.
Namun Penyaluran bantuan tersebut terindikasi dugaan adanya kegiatan Korupsi berjemaah hal ini terlihat ketika pembagian bantuan tersebut yang dilaksanakan di Aula Wisma juang Perbaungan pada hari kamis (24/11).
Penyaluran Pangan non Tunai (BPNT) tersebut tidak sesuai dengan kiteria yang seharusnya karena pemberian bantuan itu berupa uang sebesar Rp 600 ribu untuk dibelanjakan pada kios yang aktif berjualan di desa atau didaerah yang di tunjuk .
Penyaluran pangan non tunai yang dilakukan di Wisma Juang Perbaungan oleh pegawai pos yang kemudian secara Paksa uang Rp 600 ribu tersebut diambil kembali di meja yang lain kemudian digantikan 3 kupon untuk ditukarkan ditempat tersebut 1 kupon untuk mengambil beras 1 karung 30 kilo gram ,1kupon untuk menambil ayam potong 1ekor kemudian1kupon lagi di tukarkan 2 papan Telur yang kecil kemudian 1 plastik kecil kentang dan 1plastik kecil buah pir.
Dugaan korupsi secara jemaah ini seperti terorganisir karena kadis sosial Arianto hadir disana menyaksikan pembagian bantuan pangan non tunai tersebut
Anto warga desa lidah tanah mengatakan bahwa bantuan pangan non tunai itu cukup merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan harganya.
“Kalau kulihat bang coba abang tengok sambil menunjukkan barang yang diterima ,bantuan ini kalau kuhitung dengan harga pasaran sangat tidak sesuai ujarnya
Kalau beras ini hanya 30 kilo ,kentang 1 pelastik ini seraya menunjukan kentang,kemudian buah pir dan ayam 1ekor dan telur 2 papan ini pun telurnya kecil ucapnya .
Kalau kami boleh memilih kami lebih bagus belanja di pajak,kalau Rp600 ribu itu mungkin kami bisa beli lebih banyak ,tapi kami harus beli disini ,itu tengok abang didalam seraya menunjuk dalam Aula .
Salah seorang warga lidah tanah yang lain penerima bantuan mengatakan ,kami Rakyat kecil cuman menurut , kalau tidak mau nanti dihapus penerima bantuan.
Seharusnya Pemerintah daerah membantu kami, masyarakat kecil dan bukan memanfaatkan bantuan pusat ini janganlah untuk keuntungan sekelompok ,apalagi sampai anggota kepolisian dan TNI yang mengawal pembagian yang menyalahin seperti ini ucapnya warga yang tak mau menyebut namanya itu.
Ketua DPD LSM WGAB Sumut Gerson Siringo ringo mengatakan kita cukup prihatin masih ada lagi yang mencari keuntungan dari masyarakat kecil ,ini sangat keterlaluan ,kita meminta kepada pihak kejaksaan dan kepolisian di sergai agar segera dapat memeriksa dugaan korupsi berjemaah ini . agar ada efek jerah Intansi yang bertanggung jawab untuk ini ucapnya
Kita mengharapkan kepada kepolisian kejaksaan agar dapat melakukan tindakan tegas agar para pejabat jangan mencari untung dengan kegiatan seperti ini harapnya .Richan Siburian