Taput,PRESTASIREFORMASI.Com- Bupati Tapanuli Utara (Taput) Drs. Nikson Nababan M.Si bersama Dandim 0210/TU Letkol Inf Hari Sandra, Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, SH, MM didampingi Sekretaris Daerah Drs. Indra Simaremare, M. Si dan perwakilan Badan Pusat Statistik memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bertempat di Sopo Rakyat Rumah Dinas Tarutung, Selasa (01/11/22).
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dihadiri para Staf Ahli Bupati, Asisten dan para Perangkat Daerah serta Perusda tersebut, bertujuan membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dan Rakor akan dilaksanakan setiap hari senin terhitung mulai tanggal 24 Oktober s.d 26 Desember 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan supaya ambil langkah cepat meningkatkan pengendalian inflasi daerah termasuk koordinasi dengan Forkopimda.
“Kita semua harus bergerak cepat dan bersama dalam meningkatkan surplus 4 komoditi pertanian utama bawang merah yang masih defisit, lakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Semua ASN agar turut berperan seperti menanami pekarangan rumahdengan komoditi pertanian ini,” tegas Nikson Nababan.
“Sebebarnya saya menilai kurang tepat kalau bawang putih dan bawang merah dimasukkan sebagai acuan dalam menghitung inflasi dimana daerah kita ini tidak cocok dengan komoditi tersebut sebab topologi Taput tidak cocok menanam bawang putih,” urai Bupati.
Dikesempatan itu Beliau juga tekankan untuk serius penanganan air bersih pada tiga Kecamatan, Tarutung, Sipoholon dan Siatas Barita.
“Masalah kondisi suplai air bersih rumah tangga ini harus secepatnya diselesaiakan khususnya pada 3 kecamatan karena sudah kritis, ini harus segera dituntaskan. Perintah saya agar semua Perangkat Daerah yang dipimpin Saudara Sekda harus langsung fokus dalam percepatan pengendalian inflasi ini, lakukan percepatan dengan ‘all-out’ dan silahkan berkoordinasi dengan TNI-Polri yang siap mendukung program Pemerintah termasuk dalam hal Inflasi,” harap Bupati Nikson Nababan.
Kemudian dalam laporan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Tutur Simanjuntak menyampaikan, beberapa capaian Pemerintah Kabupaten Taput dalam program pengendalian inflasi hingga kini sebagai berikut :
a. Belanja Wajib Perlindungan Sosial 2 % dari Dana Transfer Umum sebesar Rp. 3.330.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dialokasikan untuk pengadaan paket sembako dan disalurkan kepada 29.849 keluarga penerima manfaat dan saat ini masih proses penyaluran tahap I kepada Keluarga Penerima manfaat.
b. Dalam rangka menjaga pasokan komoditas hortikultura, Pemerintah Kabupaten Taput secara konsisten mengembangkan komoditas Cabai dan Bawang Merah.
c. Terkait Kerjasama Antar Daerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Taput adakan kerjasama perdagangan hasil pertanian dengan Pemerintah Kota Batam dan sudah di Launching pada 15 September 2022.
d. Pemantauan harga komoditas tetap dilaksanakan secara rutin melalui Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Taput.
Selanjutnya untuk memastikan laju inflasi tetap terjaga, Pemerintah Kabupaten Tapaut akan melakukan kebijakan dan program – program sebagai berikut :
a. Melakukan pemantauan harga terhadap 20 komoditas pangan yang dapat memicu terjadinya inflasi.
b. Melaksanakan rapat teknis pengendalian inflasi bersama Forkopimda dan Perangkat Daerah Kabupaten Taput.
c. Pencanangan gerakan menanam untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan.
d. Melaksanakan Operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan.
e. Melakukan sidak pasar secara rutin untuk mengetahui kondisi ketersedian dan harga bahan pangan.
f. Meningkatkan koordinasi dengan daerah yang defisit komoditas pangan.
g. Meningkatkan realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial 2 % dari Dana Transfer Umum dialokasikan untuk pengadaan paket sembako dan disalurkan kepada 29.849 keluarga penerima manfaat dan bantuan transportasi umum di Kabupaten Taput.(Jas/ril)