Wakil Bupati Taput Pimpin Rakor Evaluasi LAKIP 2019

Tarutung,PRESTASIREFORMASI.COM-Bupati Tapanuli Utara (Taput)Drs. Nikson Nababan, M. Si yang diwakili Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat, SH didampingi Sekdakab. Tapanuli Utara Indra Sahat Simaremare pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019, Senin (20/07/2020).

Rakor yang mengambil tempat di aula kantor Bupati ini diawali 3 penyaji oleh Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bappeda dan Inspektorat terkait upaya peningkatan nilai evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Taput Tahun 2019 yang dihadiri para Staf Ahli Bupati, para Asisten dan seluruh pimpinan Perangkat Daerah termasuk Camat se-Taput.

“Sesuai instruksi Bapak Bupati, bahwa harus ada peningkatan yang signifikan dari penilaian Laporan ini, kita harus mampu meraih nilai ‘Memuaskan (A)’. Hal ini perlu kita sikapi dan ditindaklanjuti oleh seluruh Pimpinan Perangkat Daerah serta harus benar-benar memahami apa yang perlu dipenuhi dan dikerjakan. Upaya ini harus dipersiapkan diawal pada saat perencanaan hingga pelaporan,” ucap Wabup mengawali.

Wakil Bupati menekankan agar setiap OPD segera melengkapi seluruh dokumen dan diunggah pada sistem, antara lain: Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indeks Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LK) dan Rencana Aksi (RA) 2020.

“Perencanaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan Rencana Strategis (Renstra), Renja dan dokumen lainnya hingga Laporan Kinerja. Enam dokumen yang harus disusun dan diunggah setiap OPD harus saling berhubungan dan mengalir sesuai alur sehingga penilaian tidak hanya sekedar laporan saja, harus jelas dan terukur. Tegas Hutabarat.

Semua Perangkat Daerah harus tuntas mengunggahnya sebagai salah satu syarat yang harus kita penuhi, apabila masih ada OPD yang belum mengunggah akan dapat mempengaruhi penilaian keseluruhannya.

” Lakip Tahun 2019 ini harus selesai sebelum Kementerian PAN-RB melaksanakan penilaian kinerja kita yang akan dilaksanakan pada Agustus dan September tahun ini, untuk itu harus segera kita benahi kelengkapan dokumen administrasi,” tambah Wakil Bupati.

Usai arahannya, Wakil Bupati dan Sekda diskusi bersama seluruh peserta rapat untuk mencari solusi.
Diharap Sarlandy Hutabarat, Kendala pada kelengkapan dokumen perencanaan harus segera disikapi dengan cepat, karena harapan kita, agar setiap OPD segera melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk selanjutnya kita akan evaluasi sehingga Laporan tersebut memenuhi syarat, bukan sekedar laporan saja tetapi mampu meningkatkan penilaian kinerja.

” Tim harus benar-benar melakuan evaluasi apa yang sudah diunggah oleh OPD agar dapat dinilai kualitas laporan tersebut, mari kita bekerja bersama-sama agar mendapat hasil yang memuaskan. Karena Ini juga merupakan pembuktian apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Taput selama ini dalam upaya melakukan pembangunan di daerah ini ,” ucap Wakil Bupati dikhir Rakor tersebut. (Jas)