Samosir, PRESTASIREFORMASI.COM – Komisi I DPRD Kab. Samosir bersama Kepala Dinas PPAMD Kab. Samosir, Camat pangururan dan Pendamping Desa dan Unit Pengelola Kegiatan-SPP (UPK-SPP) se-Kabupaten Samosir dengan Ketua Badan Kerjasama antar desa melaksanakan Rapat Kerja (Raker) membahas terkait tunggakan pengelolaan Dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan.
Raker tersebut dilaksanakan di Parbaba gedung DPRD Samosir, Kamis (16/07/2020). Wakil Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon, membuka rapat dan menyampaikan bahwa Raker ini dilaksanakan untuk mencari solusi atas masalah penunggakan Dana Bergulir SPP yang terjadi di Seluruh Kecamatan.
“Jadi nanti tolong disampaikan apa kendala dan tindakan yang sudah dilakukan PPAMD bersama UPK dalam melakukan Penagihan,” ujar Nasip Simbolon.
Hal senada juga disampaikan Saurtua Silalahi, ST selaku Ketua Komisi I DPRD Kab. Samosir, Komisi I DPRD Kab. Samosir merasa perlu melakukan fungsi pengawasannya dalam hal pengelolaan dana SPP ini.
“Kami ingin meminta bagaimana pengelolaan dana bergulir, metode bagi hasilnya, berapa persen beban bunga pinjaman yang dibuat,” tegasnya.
“Hal lain yang perlu diperhatikan agar semua tunggakan segera ditagih, agar dana itu bisa dipakai atau digulirkan kepada yang memerlukan,” ujar Saurtua Silalahi.
Kadis PPAMD Samosir Amon Sormin menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SPP ini yakni belum adanya regulasi atau peraturan baru untuk pengelolaan SPP yang meliputi struktur pengelolaan, pengawasan dan pembinaan usaha, periodisasi pengurus/pengelola dan penyelesaian tunggakan.
“Saat ini kita sedang melakukan inventarisasi kelompok SPP yang masih berjalan dan selanjutnya akan melakukan musyawarah untuk periodisasi pengurus,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kementerian agar dapat segera mengeluarkan aturan terkait pengelolaan SPP ini.
Anton Sormin mengungkapkan, jumlah kelompok SPP di 9 Kecamatan sebanyak 803 kelompok dgn jumlah tunggakan sebanyak Rp. 7.212.820.413.
.Ketua Komisi I DPRD Kab. Samosir menegaskan agar masalah tunggakan, periodisasi, tata kelola SPP dan bunga pinjaman dapat segera dituntaskan. (Hs/rel)
BACA JUGA:
- Rakor Kecamatan Garoga, Pemkab Taput targetkan Pemerataan Pembangunan serta Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
- Pemkab Tapanuli Utara Apresiasi Peletakan Batu Pertama Gerai KDMP Sidagal
- Tinjau Pembangunan Huntap di Dolok Nauli, Bupati Taput Tekankan Akurasi Data Penerima dan Sinergi Infrastruktur
- Akselerasi Pemulihan Pascabencana: Bupati Taput Tinjau Huntara Sibalanga dan Siapkan Lahan Huntap di Pagaran Lambung I
- Kapolresta Deli Serdang Dampingi Kapolda Sumut Cek Pengamanan Mudik dan Kesiapan Pos Terpadu Ops Ketupat Toba 2026
- Bupati Labusel Gelar Exit Meeting Bersama BPK, Tegaskan Komitmen Perbaikan Tata Kelola Keuangan
