Ketika Program Perumahan Pemerintah Menyentuh Samosir
Samosir. PRi. Com
Di salah satu sudut perkampungan di kawasan Simanindo, Kabupaten Samosir, seorang warga berdiri di depan rumah adatnya yang telah lama dihuni keluarga. Bangunan itu masih kokoh menjaga jejak tradisi, tetapi usia dan waktu mulai meninggalkan tanda.
Di tempat inilah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berhenti sejenak dalam kunjungan kerjanya, Rabu (25/3/2026).
Ia melihat langsung kondisi rumah warga, berbincang dengan pemiliknya, dan memastikan bahwa rumah tersebut dapat masuk dalam program renovasi pemerintah.
“Negara hadir untuk memastikan masyarakat memiliki rumah yang layak huni,” kata Maruarar.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari peninjauan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 di wilayah Samosir.
Ratusan Rumah Akan Diperbaiki
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan sebanyak 556 unit rumah di Samosir akan mendapatkan program perbaikan rumah melalui skema BSPS.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
“Untuk Samosir ada 556 unit rumah yang akan dibedah tahun 2026. Ini peningkatan besar karena anggaran perumahan tahun ini ditingkatkan oleh Presiden,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan bahwa seluruh penerima manfaat harus melalui proses verifikasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Menurut data pemerintah daerah, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Samosir masih mencapai sekitar 3.080 unit.
Pemerintah optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
“Saya kira dalam tiga tahun ke depan bisa kita tuntaskan,” kata Maruarar.
Rumah Adat Ikut Direvitalisasi
Dari total 556 unit rumah yang akan diperbaiki, sebanyak 56 unit dialokasikan khusus untuk renovasi rumah adat Batak.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga nilai budaya sekaligus meningkatkan kenyamanan hunian masyarakat.
Maruarar menilai keberadaan rumah adat memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya Samosir, yang juga dikenal sebagai kawasan pariwisata di kawasan Danau Toba.
“Rumah adat harus tetap dijaga karena menjadi bagian dari kekuatan budaya dan pariwisata daerah,” ujarnya.
Penataan Kawasan Kumuh
Selain program perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan penataan kawasan permukiman kumuh seluas 41,80 hektare di wilayah Kecamatan Simanindo.
Penataan kawasan tersebut akan dilakukan di:
Desa Tomok seluas 29,86 hektare
Desa Tomok Parsaoran seluas 11,94 hektare
Program ini mencakup pembangunan berbagai infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, septic tank, tembok penahan tanah, paving block, tempat sampah, hingga penerangan jalan.
Pekerjaan fisik direncanakan mulai Mei 2026.
Selain memperbaiki kualitas lingkungan, program tersebut juga diperkirakan dapat menyerap sekitar 200 tenaga kerja lokal.
“Program perumahan juga akan menggerakkan ekonomi masyarakat, mulai dari panglong, tukang bangunan, hingga buruh,” kata Maruarar.
Dukungan Pemerintah Daerah
Bupati Vandiko T. Gultom menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Samosir.
Menurutnya, program tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas permukiman sekaligus mendukung perkembangan pariwisata di daerah tersebut.
“Kehadiran Menteri PKP membawa dampak nyata bagi masyarakat Samosir, khususnya dalam pemenuhan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman,” kata Vandiko.
Ia menegaskan pemerintah daerah siap memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Merawat Danau Toba
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar juga meninjau kegiatan pembersihan eceng gondok yang dilakukan komunitas Sabam Sirait Peduli di kawasan Danau Toba.
Kegiatan yang telah berlangsung selama sekitar satu tahun lima bulan itu melibatkan masyarakat setempat dan mendapat dukungan pembiayaan dari keluarga Maruarar Sirait.
“Kita senang melihat anak-anak muda yang memiliki idealisme untuk merawat Danau Toba. Ini perlu kerja sama semua pihak,” ujar Maruarar.
Bagi warga Samosir, program perbaikan rumah dan penataan permukiman ini bukan sekadar proyek pembangunan.
Ia menjadi harapan baru—bahwa rumah yang lebih layak, lingkungan yang lebih tertata, dan ekonomi yang lebih bergerak dapat berjalan beriringan di kawasan yang menjadi jantung budaya Batak di tepian Danau Toba. ( dns/red)
