Bungo, PRESTASIREFORMASI.Com – Menyikapi kelangkaan serta melonjaknya harga gas elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Bungo, Wakil Ketua II DPRD Bungo, Darwandi, SH., bergerak cepat dengan mengundang seluruh camat untuk memperkuat sinergi pengawasan distribusi di wilayah masing-masing.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Bungo, Rabu (18/02/2026), turut dihadiri Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kabag Ekonomi, Sekretaris Dinas Perindagkop, para camat se-Kabupaten Bungo, perwakilan lurah dan rio, serta Ketua Ormas Gempur dan Ketua LSM Inakor Provinsi Jambi.
Dalam forum tersebut, Darwandi menegaskan bahwa pengawasan distribusi elpiji subsidi harus dimulai dari tingkat paling bawah. Menurutnya, camat, rio, dan lurah memiliki peran strategis karena memahami secara langsung kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya.
“Yang memiliki wilayah adalah camat, rio, dan lurah. Mari kita bersinergi dalam pengawasan pendistribusian gas elpiji subsidi agar tepat sasaran, tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga,” tegas Darwandi.
Ia menekankan bahwa elpiji 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu serta pelaku usaha mikro. Karena itu, pengawasan harus diperketat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga.
Sebagai solusi jangka pendek, Darwandi menilai operasi pasar yang dilakukan agen secara langsung kepada masyarakat cukup efektif dalam meredam gejolak harga dan kelangkaan di lapangan. Ia mencontohkan pelaksanaan operasi pasar di Sungai Mengkuang yang dinilai mampu menjawab kebutuhan warga.
“Operasi pasar sangat membantu. Contohnya di Sungai Mengkuang, hingga hari ini pendistribusian masih berjalan dan masyarakat terbantukan. Namun, operasi pasar bukan solusi jangka panjang. Ini langkah awal sekaligus bentuk penertiban agar agen dan pangkalan lebih disiplin serta kooperatif terhadap aturan distribusi,” ujarnya.
DPRD Bungo berharap melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat kecamatan, hingga perangkat desa dan kelurahan, distribusi elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Bungo dapat kembali stabil, tepat sasaran, serta bebas dari praktik penimbunan dan permainan harga yang merugikan masyarakat kecil. (hen)
