Jakarta, PRESTASIREFORMASI.Com
Bupati Kabupaten Samosir, Vandiko Timotius Gultom, ST, melakukan audiensi dengan Pejabat Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) di Gedung C Kementan RI, Jakarta, Selasa (7/10). Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan, dan Pertanian, Dr. Tumiur Gultom, SP, MP.
Audiensi yang berlangsung secara hangat dan penuh harapan ini diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP, M.Si. Kesempatan ini dimanfaatkan Bupati Samosir untuk memaparkan kondisi terkini sektor perkebunan di wilayahnya, sekaligus menyampaikan berbagai usulan pengembangan komoditas unggulan.
Vandiko menjelaskan bahwa sektor perkebunan di Kabupaten Samosir didominasi oleh komoditas kopi, kakao, dan kemiri. Sebagai daerah yang tengah menggeliat mengembangkan potensi perkebunan, Pemkab Samosir berhasil memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis untuk Andaliman Pulo Samosir. Sertifikat ini telah diserahkan ke Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Andaliman Pulo Samosir sebagai bukti keaslian dan keunikan produk lokal tersebut.
Selain itu, Pemkab Samosir telah berhasil meluncurkan varietas lokal Kopi Arabika Typica Samosir yang saat ini sedang dalam proses sertifikasi di Kementan. “Ini merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing kopi Samosir di pasar nasional maupun internasional,” ujar Vandiko.
Menurut data yang dipaparkan, total luas lahan kopi di Kabupaten Samosir mencapai 5.810 hektar, yang terdiri dari 1.569,5 hektar tanaman belum menghasilkan, 3.966,38 hektar tanaman yang sudah menghasilkan, dan 275 hektar tanaman yang tidak menghasilkan akibat serangan penyakit tanaman. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan produktivitas kopi, Pemkab Samosir telah melaksanakan program peremajaan tanaman kopi sejak tahun 2022 dengan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bupati Vandiko menyampaikan bahwa pada tahun 2025, pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan untuk peremajaan kopi seluas 100 hektar, serta bantuan untuk perluasan tanaman baru seluas 200 hektar. Ia juga mengajukan proposal pengembangan lebih lanjut terhadap komoditas kopi dan kakao, sekaligus program hilirisasi kemiri dan nira yang dinilai potensial untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.
Menanggapi usulan tersebut, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Dr. Abdul Roni Angkat, menyatakan apresiasi terhadap inisiatif yang disampaikan oleh Pemkab Samosir. Ia menggarisbawahi pentingnya fokus pengembangan komoditas kopi, serta hilirisasi produk kopi yang dipusatkan di Kabupaten Samosir. “Kami mendorong pengembangan kawasan kopi hingga mencapai luas 7.000 hektar agar potensi tersebut dapat dimaksimalkan secara optimal,” tegas Abdul Roni.
Selain itu, sebagai antisipasi terhadap serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman kopi yang selama ini menjadi kendala, Ditjen Perkebunan berencana menurunkan tim teknis untuk melakukan penanganan dan pengendalian secara intensif di lapangan.
Lebih lanjut, Dirjen Perkebunan menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan pengembangan komoditas kopi dan kakao pada tahun 2026 dengan alokasi bantuan masing-masing seluas 500 hektar untuk kedua komoditas tersebut di Kabupaten Samosir.
Audiensi ini menandai langkah strategis Pemkab Samosir dalam mengokohkan posisi sebagai daerah penghasil kopi dan kakao berkualitas serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor perkebunan. ( Hots)
