EDITORIAL:
Tim Redaksi. PRESTASIREFORMASI.Com
Perubahan warna air Danau Toba di kawasan Water Front City (WFC) Pangururan yang tiba-tiba berubah coklat pekat bukanlah sekadar fenomena visual. Ini adalah sinyal serius bahwa ada sesuatu yang bergeser dalam ekosistem danau terbesar di Indonesia—entah itu akibat proses alam, sedimentasi ekstrem, aktivitas manusia, atau faktor lain yang hanya bisa dijelaskan melalui investigasi ilmiah.
Jika air Danau Toba saja sudah memberi “peringatan”, maka para pemangku wewenang seharusnya membaca peringatan itu lebih cepat dari pada masyarakat biasa.
Ketiadaan Respons Resmi: Ruang Kosong yang Tidak Seharusnya Ada
Hingga lebih kuran tiga hari perubahan warna terjadi, publik belum menerima penjelasan apa pun dari instansi berwenang. Tidak ada briefing, tidak ada pernyataan sikap, tidak ada laporan penda huluan, bahkan tidak ada langkah komunikasi krisis.
Ketiadaan informasi bukan hanya membuat publik cemas, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah koordinasi pengelolaan Danau Toba benar-benar berjalan?
Fenomena ini terjadi di kawasan strategis nasional, tetapi responsnya seperti menghadapi kejadian lokal biasa.
Danau Toba: Banyak Lembaga, Tapi Siapa yang Bicara?
Di atas kertas, kewenangan pengelolaan Danau Toba sudah jelas:
KLHK sebagai otoritas kualitas air dan ekosistem.
Kementerian PUPR sebagai penanggung jawab infrastruktur, termasuk kawasan WFC.
Badan Otorita Danau Toba (BODT) sebagai pengendali koordinasi destinasi super prioritas.
Pemprov Sumut sebagai pengawas regional.
Pemkab Samosir sebagai pemantau langsung dan penyampai informasi awal.
Semua lembaga ini memang bekerja di jalurnya masing-masing. Yang hilang adalah suara bersama. Ketika banyak lembaga punya kewenangan, sering kali tidak ada satu pun yang merasa perlu tampil paling dulu.
Inilah titik lemah pengelolaan kawasan strategis nasional: ketika masalah muncul, kewenangan menjadi tumpang tindih, tetapi komunikasi publik justru tenggelam.
Editorial Redaksi: Saatnya Mengakhiri Budaya “Saling Menunggu”
Kami perlu mengatakan ini dengan tegas:
Tidak ada yang salah dengan menunggu hasil laboratorium. Yang salah adalah diam tanpa memberi tahu publik apa yang sedang dilakukan.
Seharusnya ada:
laporan awal bahwa pengujian sedang berjalan,
penjelasan mengenai dugaan sementara (tanpa menyimpulkan),
imbauan mengenai keamanan aktivitas masyarakat,
dan komitmen terbuka bahwa hasil analisis akan dipublikasikan.
Ketika semua itu tidak dilakukan, maka publik yang “mengambil alih narasi” dengan dugaan, asumsi, dan kecemasan.
Danau Toba Bukan Hanya Milik Pemerintah—Ia Milik Dunia
Danau Toba telah ditetapkan sebagai Geopark Global UNESCO. Dunia menaruh perhatian pada kualitas lingkungannya.
Jika air berubah warna dan tidak ada satu pun lembaga yang segera memberi penjelasan, maka reputasi bukan hanya rusak di tingkat lokal, tetapi juga dalam kancah internasional. Ini bukan sekadar isu Samosir. Ini isu nasional.
Karena itu, editorial ini menegaskan:
- KLHK wajib menjadi pemimpin investigasi kualitas air.
Mereka memiliki mandat, kapasitas laboratorium, dan kewenangan legal.
- BODT wajib mengoordinasikan suara lintas kementerian dan daerah.
Itu adalah tugas strategis yang melekat pada institusi.
- Pemkab Samosir wajib menjadi garda informasi awal bagi masyarakat.
Komunikasi publik adalah bagian dari pelayanan publik.
- Pemprov Sumut wajib memastikan koordinasi tidak terputus.
Apalagi kejadian ini berpotensi lintas wilayah.
Editorial ini tidak bermaksud menunjuk siapa salah. Namun kami menegaskan bahwa ketika ekosistem Danau Toba berubah, ketepatan informasi adalah tanggung jawab kolektif.
Ketika Air Bicara, Pemerintah Tidak Boleh Diam
Jika air Danau Toba sudah berubah warna sedemikian mencolok, itu berarti danau sedang berbicara. Tugas pemerintah adalah mendengarkan, lalu menjelaskan kepada publik apa yang sedang terjadi.
Kami mendesak semua instansi terkait untuk:
mengumumkan langkah investigasi,
membuka hasil uji laboratorium secara lengkap,
menjelaskan dugaan awal dan koreksi jika perlu,
serta menentukan langkah pemulihan jika diperlukan.
Keterbukaan bukan kelemahan. Keterbukaan adalah kekuatan pemerintah modern.
