Samosir. PRESTASIREFORMASI.Com
Ketua Yayasan Pusubuhit, Efendy Naibaho, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir untuk segera mengambil langkah konkret dalam meredakan situasi yang memanas antara kelompok koperasi pengelola hutan dan warga sekitar di Kecamatan Simanindo. Ia menilai, pemerintah harus hadir sebagai penengah agar hubungan sosial masyarakat tidak semakin terpecah.
“Saya sangat berharap pemerintah daerah segera turun tangan memberikan kesejukan di tengah masyarakat. Jangan sampai hubungan kekeluargaan warga rusak hanya karena persoalan ini,” ujar Efendi Naibaho di Pangururan, Rabu (29/10/2025).
Efendy menuturkan, sejak beberapa waktu terakhir terjadi perbedaan pendapat antara warga dan kelompok pengelola lahan hutan yang bernaung di bawah Koperasi Parna Jaya Sejahtera. Ketegangan itu disebutnya perlu segera ditangani secara bijak agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Samosir
Efendy juga mempertanyakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah digelar oleh DPRD Kabupaten Samosir pada 2 Oktober 2025. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Samosir, Nasib Simbolon, disebut telah meminta pemerintah daerah untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) guna menelusuri permasalahan yang terjadi di lokasi lahan pengelolaan koperasi.
“Dalam rapat itu sudah jelas, DPRD meminta pemerintah membentuk tim untuk menelusuri persoalan di lapangan. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan. Ini yang kami sayangkan,” kata Efendy.
Menurutnya, tim tersebut penting untuk mengumpulkan data faktual di lokasi, termasuk menelusuri apakah ada pelanggaran terhadap aturan kehutanan atau kesalahan dalam pengelolaan lahan. Ia menilai, penanganan yang cepat dan transparan akan membantu meredam keresahan masyarakat.
Respons Pemerintah Dinilai Lamban
Efendi mengungkapkan bahwa dirinya sempat bertemu dengan Asisten I Sekretariat Daerah Pemkab Samosir, Tunggul Sinaga, pada Senin (27/10/2025). Dalam pertemuan itu, pihak pemerintah daerah menyebut masih menunggu undangan resmi untuk menindaklanjuti hasil rapat.
Efendy mengaku kecewa dengan pernyataan tersebut, mengingat dalam RDP sebelumnya DPRD sudah secara tegas meminta pemerintah daerah untuk segera membentuk tim penyelidik lapangan.
“Pernyataan menunggu undangan itu disayangkan. Padahal, ketua DPRD sudah meminta langsung agar pemerintah bergerak cepat membentuk tim,” ujarnya.
Ia berharap Pemkab Samosir segera mengambil peran aktif agar situasi di masyarakat tidak semakin tegang. Langkah mediasi dan pendekatan persuasif disebutnya sebagai jalan terbaik untuk mencegah perpecahan sosial.
“Pemerintah harus hadir, jangan biarkan masyarakat bertikai. Prinsipnya, semua harus kembali kepada semangat kebersamaan dan kekeluargaan,” tegas Efendi.
Harapan Dialog dan Penyelesaian Damai
Menurut informasi yang dihimpun, ketegangan antara warga dan kelompok koperasi di Simanindo berawal dari perbedaan pandangan terkait pengelolaan lahan hutan dan batas wilayah garapan. Sejumlah warga meminta agar aktivitas koperasi dihentikan sementara hingga ada kejelasan hukum dan mediasi dari pemerintah daerah.
Efendy menilai, peran pemerintah daerah sangat krusial untuk memfasilitasi dialog terbuka antara kedua pihak. Ia juga mengajak semua elemen masyarakat, termasuk tokoh adat dan lembaga sosial, untuk ikut serta menjaga ketertiban dan kedamaian di wilayah tersebut.
“Pemerintah harus memimpin proses mediasi ini agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Masyarakat Samosir itu punya budaya kekeluargaan yang kuat. Jangan sampai itu rusak karena kesalah pahaman,” ujarnya.
Belum Ada Respons dari Pemkab Samosir
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Samosir belum memberikan keterangan resmi terkait langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti hasil RDP dan meredam ketegangan di wilayah Simanindo.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada pejabat terkait juga belum mendapat jawaban.
Efendy menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan ini berujung pada konflik terbuka. Ia berharap pemerintah daerah segera turun ke lapangan agar situasi sosial kembali kondusif.
“Kami percaya pemerintah mampu menjadi penengah yang adil. Tujuan kita semua sama, menjaga persaudaraan dan keutuhan masyarakat Samosir,” pungkasnya. ( Hots)
🟢 Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan pernyataan Ketua Yayasan Pusubuhit, Efendi Naibaho, dan hasil penelusuran lapangan di Kabupaten Samosir. Pihak Pemkab Samosir masih ditunggu tanggapannya untuk memberikan klarifikasi dan pandangan resmi terkait perkembangan situasi di Kecamatan Simanindo.
