Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si yang meninjau perkembangan pemulihan lahan terdampak dan memberikan arahan kepada masyarakat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa program ini merupakan prioritas Pemkab Taput yang sejalan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.“Pemerintah hadir bukan hanya untuk memulihkan lahan, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak bisa kembali produktif,” ujar Bupati.

Bupati mendorong seluruh kepala desa dan lurah untuk bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, serta membentuk kelompok masyarakat terdampak guna mengelola lahan secara bersama.“Tanam tanaman yang paling cocok seperti kacang tanah atau bawang merah, hasilnya dibagikan kepada masyarakat. Kayu-kayu besar yang terbawa banjir juga bisa dimanfaatkan menjadi produk seni atau arang,” tambahnya.

Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 juta dari P-APBD 2025 dan Rp76 juta dari donasi masyarakat untuk kegiatan yang telah dimulai sejak 4 Oktober 2025. Pemkab Taput juga menyiapkan anggaran tambahan pada tahun 2026, termasuk melalui dukungan CSR dari berbagai pihak seperti PT SOL.

Bupati menegaskan bahwa beban pembiayaan pemerintah cukup besar, sehingga seluruh pihak diimbau untuk berkolaborasi dan bergotong royong.“Pemerintah akan terus berupaya maksimal, termasuk melobi pemerintah provinsi dan pusat agar penanganan pasca bencana mendapat dukungan penuh,” tegasnya.

Program ini mencakup pemulihan seluas 200,4 hektar lahan sawah yang terdampak banjir pada 29 Desember 2024 lalu, yang meliputi enam desa dan satu kelurahan, yaitu: Desa Parsaoran Nainggolan, Parsaoran Samosir, Nahornop Marsada, Setia, Suka Maju, Tordolok Nauli, dan Kelurahan Pasar Sarulla.

Di akhir kegiatan, Bupati menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program.“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah nyata untuk memulihkan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, tim gabungan TNI/Polri dan perwakilan masyarakat akan dibentuk untuk meninjau kawasan hulu guna mencegah potensi bencana serupa di masa mendatang.

Dalam laporannya Plt. Kadis Ketahanan Pangan Ramah Saragih menyampaikan bahwa penyelesaian program optimalisasi lahan pasca bencana yang bersumber dari P-APBD Pemkab Taput meliputi pembersihan lahan, alih fungsi lahan tanam palawija seperti kacang tanah dan bawang merah ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025.

Tokoh masyarakat Ramli Gultom dan anggota DPRD Jimmi Tambunan menyampaikan apresiasi atas perhatian Bupati Tapanuli Utara terhadap masyarakat terdampak dan juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam pemulihan lahan dan perencanaan lanjutan tahun 2026. (Jul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *