Medan. PRESTASIREFORMASI.Com
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin (23/6/2025). Dalam orasinya, mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
ALISSS merupakan gabungan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk LIRA Sergai, FKI-1 Sergai, GAMBESU, dan APMPEMUS. Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai tuntutan, massa menyampaikan kekecewaan terhadap pengelolaan anggaran di dua instansi pemerintah tersebut.
Dalam orasinya, Sekretaris Umum ALISSS, Muslim Lubis, menyuarakan keresahan para guru yang hingga kini belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan IV Tahun 2024.
“Sudah pertengahan 2025, tapi TPG belum juga dicairkan. Ini bukan sekadar keterlambatan administrasi, ini bentuk pengabaian terhadap dunia pendidikan,” ujar Muslim di tengah aksi.
Muslim juga menegaskan bahwa aksi tersebut bukan untuk memusuhi pejabat, melainkan bentuk kecintaan terhadap keadilan dan kebenaran.
Sindiran Motor NMAX dan Kepedulian terhadap Warga Miskin
Sementara itu, Ketua Umum ALISSS, Zuhari, menyoroti kebijakan pengadaan 181 unit sepeda motor Yamaha NMAX untuk kepala desa di Sergai. Ia menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan semangat efisiensi yang selama ini ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Di saat rakyat kesulitan makan, justru ada pengadaan sepeda motor senilai miliaran rupiah. Kami mempertanyakan prioritas kebijakan ini,” tegasnya.
Zuhari menambahkan, pihaknya percaya Kejatisu memiliki keberanian dan integritas untuk mengusut tuntas seluruh dugaan pelanggaran hukum yang mereka laporkan.
Enam Tuntutan ALISSS kepada Kejatisu
Dalam aksinya, ALISSS menyampaikan enam poin tuntutan utama:
Meminta Kejatisu memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Sergai Suwanto Nasution, Sekretaris Dinas Pendidikan Agus Salim Berutu, Kepala BPKAD Raden Cici Sistiansyah, seluruh koordinator wilayah pendidikan, dan Kepala Dinas PMD Sergai Fajar Simbolon.
Mengusut dugaan KKN terkait penyaluran dana TPG Tahun 2023 dan 2024.
Menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengadaan makan dan minum Tahun 2023 dan 2024 di Dinas Pendidikan.
Mengusut dugaan pungutan liar sebesar Rp10 juta hingga Rp15 juta per orang dalam penerbitan SK PPPK kepada 499 guru yang diangkat tahun 2023.
Memeriksa dugaan penyimpangan dalam kegiatan Asesmen Bakat Minat untuk 3.000 siswa SD tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp900 juta.
Menyelidiki dugaan KKN dalam pengadaan 181 unit sepeda motor NMAX di Dinas PMD Sergai.
Respon Kejatisu
Aksi unjuk rasa ini diterima langsung oleh perwakilan Intelijen Kejatisu, Marina. Di hadapan para demonstran, ia menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi secara damai.
“Kami akan menindaklanjuti aspirasi ini jika laporan sudah masuk secara resmi,” ujar Marina.
Usai aksi, Ketua Umum ALISSS Zuhari didampingi Wakil Ketua Dedek Susanto dan Sekretaris Umum Muslim Lubis menyerahkan laporan resmi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejatisu sebagai tindak lanjut formal dari tuntutan yang disampaikan.( Hots/tim)
