Sergai. PRESTASIREFORMASI.Com
Dugaan praktik penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, mulai mendapat sorotan tajam dari masyarakat sipil. Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS), yang merupakan gabungan sejumlah organisasi masyarakat, akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Medan, Senin (23/6/2025).
Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran dan tekanan yang dialami para guru. ALISSS menyatakan keprihatinan atas kondisi guru yang bekerja dalam bayang-bayang ketakutan dan intervensi, yang berpotensi mengganggu kualitas pendidikan di Sergai.
“Kami tidak ingin ada lagi ‘tikus berdasi’ yang membuat guru menderita dan mengajar di bawah tekanan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka masa depan pendidikan anak-anak bangsa akan terancam,” ujar Ketua Umum ALISSS, Zuhari, dalam konferensi pers di Sekretariat ALISSS, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Minggu (22/6).
ALISSS yang terdiri dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sergai, Gerakan Anak Medan Bersatu Sumatera Utara (GEMBESU), dan Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Sergai, menyebutkan aksi ini akan diikuti sekitar 30 peserta. Meski berskala kecil, mereka menegaskan bahwa ini adalah gerakan awal yang akan berlanjut secara masif.
“Ini baru pemanasan. Kami akan terus mengawal dan menelusuri proyek-proyek fisik di lingkungan Dinas Pendidikan Sergai yang terindikasi bermasalah,” tegas Zuhari.
Ia juga mendesak Kejatisu agar bertindak tegas dengan tidak hanya membuka penyelidikan, tetapi juga menangkap aktor intelektual di balik dugaan korupsi tersebut. Menurutnya, efek jera sangat penting agar ke depan pengelolaan anggaran pendidikan dapat berlangsung bersih dan transparan.
“Kami percaya Kejatisu berani dan tidak akan takut menghadapi para pelaku penyalahgunaan wewenang. Negara harus hadir untuk membela para guru,” imbuhnya.
Zuhari menambahkan bahwa gerakan ALISSS terinspirasi dari pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025 lalu di Gedung Pancasila, Jakarta. Saat itu, Presiden menyampaikan peringatan keras terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan pemerintahan.
“Presiden telah mengingatkan. Kini giliran rakyat dan masyarakat sipil mengawal amanat itu dengan tindakan nyata,” pungkas Zuhari.
Aksi ini diharapkan menjadi titik awal perubahan di tubuh Dinas Pendidikan Sergai sekaligus peringatan bagi seluruh pejabat publik agar tidak bermain-main dengan anggaran rakyat. ( Hots/jo)
