Medan, PRESTASIREFORMASI.Com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara di akhir tahun 2022 menggelar Kaleidoskop 2022 di Ruang rapat lantai 2 Kantor Gubsu Jalan Diponegoro no 30 Medan, Rabu (21/12).
Kepala BPKAD Provsu Drs.M.Ismael P. Sinaga, MSI dalam sambutannya mengatakan, BPKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah terus melakukan upaya yang maksimal agar pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan baik sebagaimana harapan kita bersama,
“Terima kasih kepada PWI, media cetak dan elektronik, karena tanpa bantuan dan dukungan media, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembangunan tidak akan maksimal,”ungkapnya.
Dia mengungkspksn, optimisme pemulihan pasca Covid-19 terus berlanjut. Tercatat hingga akhir November, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah menggelontorkan dana Rp11 miliar lebih untuk kegiatan berupa pemberian makanan tambahan di Dinas Sosial.
Ismael P. Sinaga menambahkan, bantuan ke penyandang disabilitas sesuai arahan Gubsu Edy Rahmayadi dan kegiatan perlindungan sosial pengadaan bibit bawang, cabai merah dan untuk peningkatan produksi pertanian dalam pengendalian inflasi.
Dalam pemaparan ini, juga dihadirkan tiga narasumber yaitu Akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Isfensi Sadalia, Akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed) M Joharis Lubis, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Farianda Putra Sinik. Hadir sejumlah direktur BUMD dan sejumlah Kepala BPKAD kabupaten/kota.
Dalam pemaparan tersebut, Ismael juga menyatakan di tahun 2022 pihaknya sudah melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan kinerja, dalam memberi pelayanan publik dan meningkatkan keuangan daerah.
“BPKAD yang merupakan perangkat daerah telah menjalani dinamika pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik dari internal maupun eksternal. Salah satu penyebabnya karena adanya kebijakan dari pusat yang harus disosialisasikan dan ditindaklanjuti dengan batas waku yang sangat singkat. Juga, penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, dilakukan bersinergi dengan perangkat daerah lainnya,” terangnya.
Berkaitan dengah hal itu, kata Ismael, BPKAD Sumut akan terus melakukan pembinaan dan inovasi. Misalnya dalam hal pembayaran yang tidak lagi dilakukan secara manual. Juga dalam melakukan konsultasi kepada kabupaten/kota tidak lagi dilakukan secara manual atau tatap muka langsung, tapi dilakukan sera virtual.
Ismael menyebutkan contoh konsultasi yang dilakukan secara virtual, yakni tentang penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Katanya, kepada pemerintah kabupaten/kota, cukup melihat konten yang telah dibuat saja oleh BPKAD tentang cara menangani PMK.
“Artinya, untuk penanganan PMK, tidak perlu lagi kabupaten/kota datang secara langsung ke Medan. Cukup dengan melihat cannel yang sudah kita buat saja,” katanya
Sejumlah nara sumber tampil pada kaleidoskop yang digelar BPKAD Provsu, di antaranya: Prof Isfensi Sadelia dari Universitas Sumatera Utara, Dr. M. Joharis Lubis, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara Farianda Putra Sibuk, SE.
Prof Isfensi menyebut, untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset milik daerah, pentingnya strategi pengelolaan aset berupa barang milik Daerah dalam meningkatkan pelayanan informasi publik.
Dia mengatakan bahwa strategi pengolaan barang berupa milik daerah meski ditangani secara serius dengan sistim pengolahan yang teratur dan teliti.
Selain itu, strategi akan berdampak menguntungkan Pemerintah dalam menjaga aset daerah dan tak lepas dari memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memahami situasi dan keberadaan aset daerah yang terjaga.
Hal senada juga disampaikan Dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan Dr. M. Joharis Lubis. MM. M.PD yang berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memiliki landasan program dan strategi yang searah dengan penerapan yang diatur dalam ketentuan peraturan daerah dan Keputusan Presiden RI.
Joharis menambahkan, meskipun saat ini aset dinas pendidikan sedang mengalami gelombang perubahan atas bergesernya status Pendidikan Tingkat SMU sederajat.
Sedangkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, sebagai praktisi medis menyampaikan kritik.
Menurut Farianda, pemerintah meski serius mengatasi persoalan dan pengelolaan aset milik daerah berupa fasilitas umum, sebab penanganan aset senada dengan perawatannya.
“Apalagi aset tersebut merupakan barang milik negara yang diperuntukkan untuk kepentingan umum dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BKAD Provsu, Drs.M.Ismael P. Inaga, MSI., Dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan Dr. M. Joharis Lubis. MM. M.PD., Ahli Ekonomi dari Universitas USU, Prof. Estefi dan mass media. (hps)