Ini Tanggapan Fraksi DPRD BungoTerhadap Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021

Bungo, PRESTASIREFORMASI.Com – Fraksi Nasdem kaji nota pengantar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021 maka Fraksi Nasdem memberikan beberapa catatan sebagai berikut pertama fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat atas didapat kembali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan LPH dari BPK perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan keuangan Tahun anggaran 2021

2. Mencermati terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 apabila ditinjau dari sisi kontribusi pencapaian target realisasi pendapatan transfer masih dominan dengan kontribusi sebesar 80,89%.

Fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah hal apa sajakah yang sangat berpotensi dalam proses perencanaan pada khususnya dalam menggali potensi daerah dari sektor pendapatan daerah di kabupaten Bungo supaya dapat mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dari pusat yang ketiga terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran tahun 2021 di mana secara keseluruhan terdapat penurunan nilai aset daerah selama tahun 2001 sebesar 7,63 miliar dengan penurunan tersebut saldo aset daerah per 1 Desember 2020 1,75 triliun menjadi 1,74 triliun per tanggal 31 Desember 2021 fraksi kami mempertanyakan penyebab penurunan aset daerah tersebut.

3. Pada tahun anggaran 2021 terjadi Refcrofusing pada perubahan anggaran 2021 Fraksi NasDem mempertanyakan apakah Refcrofusing tersebut berpengaruh terhadap pengurangan kegiatan atau hanya berpengaruh terhadap perampingan anggaran saja dan tetap menjalankan program yang telah dianggarkan Mohon penjelasan
4. Selanjutnya terhadap opini WTP yang telah didapat dari BPK RI perwakilan jambi kami meminta kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan WTP tersebut bukan hal yang mudah dan senantiasa harus tetap dijaga dan dipertahankan untuk ke depannya.

Fraksi PAN Andry Sanusi : sebagaimana kita ketahui bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh pemerintah telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan dapat dilakukan pembahasan pada rapat rapat DPRD kabupaten Bungo, namun demikian kami masih perlu mendapatkan penjelasan dan keterangan untuk beberapa hal dan pemerintah melalui organisasi perangkat daerah berkenaan dengan itu terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau anggaran 2021 beserta dokumen pendukungnya yang telah disampaikan kepada DPRD kabupaten Bungo dan sebagai tindak lanjut dari laporan dimaksud telah pula melakukan hearing dan komunikasi terhadap OPD-OPD dan tinjau langsung ke lapangan dan membahas pertanggungjawaban tersebut oleh karena itu dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apresiasi atas kembalinya Pemerintah Kabupaten Bungo menerima WTP dari BPK RI perwakilan Provinsi Jambi pada tanggal 27 April 2022 namun di sini kami Fraksi PAN melihat ada ketidakpatuhan pemerintah terhadap penerapan belanja pegawai yang tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2017 menjadi pertanyaan kami apakah hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap perolehan WTP tersebut mohon penjelasannya.
2. Pada rancangan peraturan daerah Tahun 2022 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 2021 pada pasal 12 bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI perwakilan Jambi atas laporan keuangan tahun anggaran 2021 pemerintah daerah mengambil langkah kebijakan yaitu :
   a. Menindaklanjuti temuan-temuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk upaya penyelesaian permasalahan yang berpengaruh terhadap pemberian opini.

c. Dalam pandangan fraksipan pada pemeriksaan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bungo menilai masih ada temuan-temuan terhadap sajian laporan tersebut apabila masih ada temuan berarti masih kurang serius aparatur Pemerintah pekerja harusnya dengan perolehan WTP sudah tidak ada bahasa temuan-temuan tersebut.

3. Kami fraksi PAN meminta penjelasan kebijakan apa yang konkret untuk mewujudkan capaian terkait penerimaan Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap transfer atau non rutin/inovasi misal dan intensif daerah pendapatan asli daerah pendapatan dan lain-lain yang sah
4. Pada ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan utusan pemerintah daerah dan organisasi di anggaran setelah perubahan di setiap organisasi pada resapan penggunaan anggaran kami menilai ada sekitar 11 opd yang penggunaan anggaran masih di bawah 72%.
5. Dinas PUPR capaian18,5%
6. Dinas Nakertrans capaian 40,81%.
7. Dinas lingkungan hidup capaian 72,85%.
8. Dinas kependudukan dan catatan sipil capaian 41,13%
9. Dinas perhubungan capaian 38,75%
10. Dinas komunikasi informatika dan persendian 16,18%
11. dinas koperasi UKM perindustrian dan perdagangan 3,4%.
12. Dinas pemuda olahraga dan pariwisata capaian 25,92%
13. Dinas peternakan dan perikanan pencapaian 37,61%.
    10.dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan capaian 40, 14%.
14. badan pengelola pajak dan retribusi Daerah capaian 60,49% ini mengakibatkan banyaknya kegiatan tidak tercapai pada ovd tersebut yang kami minta penjelasan mengapa capaian kegiatan tersebut tidak optimal sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

5 menyoroti pada organisasi pemerintah daerah dengan nomor urut 4.2.13 pemuda dan olahraga fraksipan membaca pada anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 57.300.000.

Fraksi Demokrat Abdul Qodir : pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni Tahun 2022 bertempat di ruang pasir Demokrat Kabupaten Bungo yang dihadiri anggota Fraksi membahas tentang pandangan umum APBD Kabupaten Bungo Tahun anggaran 2001 menghasilkan beberapa masukan dan catatan penting terhadap ban Perda APBD Kabupaten Bungo Tahun anggaran 2001 sebagai berikut dalam penyampaian pertanggungjawaban APBD tahun antara 2001 menurut ketentuan pasal 31 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud merupakan laporan keuangan daerah yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Jambi terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bungo tahun anggaran 2021 yang disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dengan lkpd tahun anggaran 2001 yang telah diperiksa oleh BPK perwakilan Jambi dapat informasikan.

Fraksi Hati Nurani Rakyat Rozali : berikut ini kami sampaikan pandangan umum fraksi Hanura DPRD kabupaten Bungo sebagai berikut:

1. Fraksi Hanura mengucapkan selamat atas kerja kerasnya pemerintah daerah dalam rangka meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dalam hasil pemeriksaan BPK pada pelaksanaan APBD tahun 2021, di samping itu juga kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pemerintah daerah beserta perangkatnya OPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan program pemerintah ini dengan baik dengan tulus dan ikhlas sehingga yang tertinggal selama ini atau sudah 2 tahun berturut-turut setelah itu kita lepas dari WTP, sekarang kita dapat WTP maka untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan ini .

Disamping ini juga kita mengharapkan untuk yang akan datang pada Tahun 2022 ini hendaknya kita mendapat WTP tanpa dengan catatan walaupun catatan-catatan kecil tetapi WTP dengan catatan mudah-mudahan yang akan datang kita tingkatkan lagi disiplin kita tentang pengelolaan keuangan ini, kita mendapat WTP dengan tidak lagi mendapat catatan.

2.Ada hal yang perlu kami pertanyakan terutama terkait defisit anggaran pada perubahan APBD 2000 Tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,21 miliar dan di akhir tahun anggaran pemerintah daerah dapat merealisasi surplus Rp.150,34 miliar fraksi kami mempertanyakan kebijakan apa yang telah diambil oleh pemerintah daerah sehingga di akhir tahun anggaran dapat merealisasi nilai siklus yang cukup signifikan

3.Terkait dengan realisasi belanja pada tahun anggaran 2021 sebesar 1,15 triliun atau sebesar 89,44% dari anggaran 1,29 triliun yang mengalami penurunan realisasi tahun sebelumnya mengapa penyerapan belanja tersebut tidak optimal Mohon penjelasan yang keempat pada realisasi belanja daerah sebesar 1,15 triliun tersebut tentang pelajaran langsung dan tidak langsung maka fraksi Hanura menekankan agar mencermati orientasi belanja dalam rangka pemenuhan dan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan kesehatan UMKM serta kesejahteraan harus menjadi prioritas dibandingkan belanja anggaran untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.

Fraksi PDI-P Gusriyandi Rifa’i : berdasarkan hasil rapat fraksi dari perjuangan dan hari Selasa tanggal 28 Juni 2002 menyikapi dari pidato Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 :

1. Fraksi PDI perjuangan meminta kepada saudara Bupati sebaiknya melakukan evaluasi kompresif atas apa yang telah dilaksanakan SKPD ya khususnya relaksasi pembangunan infrastruktur harus berorientasi kepada kualitas yang tinggi sehingga dapat bertahan lama hal tersebut dapat dirasakan pembangunan jalan utama dengan tidak memperhatikan kualitas infrastruktur yang masih rendah misalnya jalan yang ada di lintas arah bandara.
2. Menyarankan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas di bandingkan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi untuk itu beraksi PDI perjuangan memberi catatan agar memenuhi hak asasi masyarakat di bidang kesehatan pendidikan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat kolektif yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat.
3. Fraksi PDI perjuangan menilai dalam organisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah ditetapkan adanya realisasi yang tidak Belen antara pendapatan dan belanja
4. Fraksi PDIP apresiasi yang seperti ini. Kepada Bupati atas laporan keuangan yang mendapatkan WTP teruslah bekerja dengan sepenuhnya dengan segala daya dan upaya yang diberikan niat yang ikhlas dalam membangun Kabupaten Bungo dan melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
5. Mempertanyakan realisasi anggaran yang telah di gunakan, kenapa sampai saat ini belum ada terealisasi dari OPD-OPD

Fraksi PKB Syaiful Bahri : dari semua ini pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada aparatur pemerintahan terutama kepada Pak Bupati dan jajarannya karena hasil dari pemeriksaan keuangan 2021 ini Alhamdulillah kita mendapat kembali WTP tersebut tentu dengan bermacam-macam teknis dan cara maka sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kemudian daripada itu kami ingin menyampaikan beberapa catatan yang pada dasarnya tentu menjadi acuan kita semua :
Pertama untuk meningkatkan APBD di dalam hal peningkatan APBD kami melihat banyak sekali kelemahan-kelemahan kita baik secara administrasi maupun secara langsung kita ke lapangan yang pertama tentang retribusi kalau di lapangan itu banyak sekali reklame yang masa bayarnya sudah habis kontrak tapi masih ada yang terpampang di situ agar kita cek semua hendaknya ke depan tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan.
Kedua barangkali tentang parkir kami sangat berharap parkir di Kabupaten Bungo ini service bank kenapa saya sampaikan demikian kalau bisa tempat umum parkir itu bisa kita layani secara online kalau bisa tapi itu kita usahakan sama-sama baik penganggaran dan lain sebagainya kita kerjasama yang baik dan masih banyak kartu-kartu parkir di lapangan yang sangat berbeda kadang di tempat ini begini kartunya di tempat ini begini kami mohon semuanya itu agar kita seragamkan agar tidak ada lagi baik itu selisih dalam pemungutan dan selisih dalam administrasi.
Kemudian yang ketiga itu saya sangat berharap kepada terutama Kepala BKD tentunya di Kabupaten Bungo ini tenaga honorer kita atau tenaga kontrak kita lebih kurang di angka 5 ribuan lebih kurang secara perintah dari Menpan barangkali kita untuk mengarahkan tenaga honorer tersebut kepada 3K di dalam penyeleksian tenaga honorer ini dari berita yang saya denga r itu belum saya belum melihat data pasti tapi di angka 189 yang sudah kita usulkan kami berharap kepada dinas instansi terkait salahnya kalau kita usulkan secara keseluruhan jangan bola mati di tangan kita mari kita sama-sama usulkan tinggal lagi nantinya kita melebihi BKN agar tenaga-tenaga ahli tenaga honor kita tenaga kerja kita tidak ada yang di drop out kan nantinya itu harapan kita semua. (hen)