Medan, PRESTASIREFORMASI.Com. – Ketua PWI Sumatera Utara H. Farianda Putra Sinik,SE menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara yang berani menggelar refleksi akhir tahun 2021. Karena hal itu merupakan keterbukaan informasi.
Apresiasi tersebut diungkapkannya saat menjadi salah seorang nara sumber acara Refleksi Akhir Tahun 2021 yang digelar BPKAD Provinsi Sumatera Utara, di Ballroom Bank Sumut lt 10 Jl Iman Bonjol Medan, Selasa (28/12/2021).
Farianda yang juga Ketua SPS Sumatera Utara ini, berharap pejabat memang harus terbuka soal informasi. Apalagi soal APBD, karena yang dikelola itu uang rakyat, maka rakyat harus tau.
Dia menyebut, kegiatan yang sama hendaknya dapat diadopsi daerah Kabupaten/Kota lain serta OPD, agar pers lebih leluasa mempublikasikannya untuk konsumsi publik sehingga lebih transparan.
Selain itu, Ketua PWI Sumut ini juga menyoroti terkait pengerjaan proyek di Sumut yang sering dikerjakan di atas bulan Juni setiap tahunnya. Hal itu menurut Farianda kurang efisien dan dapat mengurangi kualitas karena dikerjakan buru-diburu dan pada musim hujan pula.
“Kadang saya heran dan berpikir, kenapa proyek selalu dikerjakan setelah bulan Juni, padahal uangnya sudah ada, kenapa lambat. Selain itu, jika misalnya anggaran yang terserap 60 persen, lalu 40 persen lagi parkir di mana?” ungkapnya.
Sebelumnya, Sekda Pemerintah Provinsi Sumut H Afifi Lubis SH usai memberi kata sambutan sekaligus membuka acara Refleksi Akhir Tahun 2021 BPKAD,.
Dia mengatakan , acara refleksi merupakan yang pertama. Sedangkan niat mengundang Ketua PWI beserta anggotanya, karena Dia ingin sangat mendapat koreksi dari insan pers. Sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih sehat ke depannya.
“Ini salah satu bukti kami akan lebih transparan butuh koreksi dari wartawan sehingga kami bekerja lebih baik di tahun 2022 dan ke depannya,” imbuh Afifi.
Sekda Sumut Apresiasi BPKAD Sumut
Sekda juga mengapresiasi BPKAD Sumut di bawah pimpinan Kepala Badan DR. Drs. M. Ismail P. Sinaga, M.Si.
“Saya harus katakan terima kasih kepada BPKAD, apa yang dilakuan tahun ini adalah kinerja yang maksimal. APBD tidak terlambat. Karena daerah yang terlambat dalam pembahasan APBD sangat beresiko,” katanya.
Karena itu, perencanaan dan pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan tepat waktu sehingga seluruh anggaran yang ada menjadi maksimal.
Menurut Afifi, ketepatan waktu pengesahan APBD Sumut 2022 dan juga predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan Sumatera Utara dalam 6 tahun terakhir, merupakan bentuk kinerja maksimal dari BPKAD.
Afifi meminta agar prestasi-prestasi dalam pengelolaan keuangan seperti ini terus dipertahankan di Sumatera Utara.
Ia juga menyebutkan prestasi lainnya yang kini digenggam oleh Tim Inflasi Daerah Sumatera Utara yang kini meraih predikat terbaik se Sumatera dan 5 besar secara nasional. Hal ini merupakan prestasi yang juga memberikan manfaat bagi Sumatera Utara.
“Kita mendapat insentif dari pemerintah pusat. Angkanya puluhan miliar, artinya pemerintah pusat menghargai apa yang kita lakukan ini,” pungkasnya.
Refleksi akhir tahun 2021 BPKAD ini dirangkai dengan diskusi yang menghadirkan beberapa narasumber seperti Kepala BPKAD Sumut Ismael Sinaga, Ketua PWI Sumatera Utara Farianda Putra Sinik dan pengamat kebijakan publik Joharis Lubis. Sedangkan peserta berasal dari jajaran pegawai BPKAD Sumut dan kabupaten/kota dan kalangan jurnalis. (h)