Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, SE. didampingi Sekretaris PWI Sumut, S.R. Hamonangan Panggabean, S.Sos dan Penasehat PWI Sumut Jalalluddin terima audiensi Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPSI) Kota Medan Muhammad Arif, SE, MM dan Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kota Medan Partomuan Silitonga, ST, dan sejumlah pengurus yayasan dan kepala sekolah-sekolah Swasta di Kota Medan, di gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro, Senin (27/12/2021
Medan, PRESTASIREFORMASI.Com – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, disebut tidak tanggap terhadap nasib dan kondisi memprihatinkan sejumlah sekolah swasta di sumatera Utara–khususnya Kota Medan–yang terancam tutup akibat gencarnya penambahan sekolah negeri baru dan bangunan ruang belajar.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kota Medan Partomuan Silitonga, ST didampingi Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Medan Muhammad Arif, SE, MM ketika audiensi dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Farianda Putra Sinik, SE di Gedung PWI Sumut, Jalan Adinegoro Medan, Senin (27/12/2021) siang.
Farianda saat menerima audiensi PGSI dan BMPS kota Medan didampingi Sekretaris PWI Sumut, S.R. Hamonangan Panggabean, S.Sos dan Penasehat PWI Sumut Jalalluddin.
Partomuan Silitonga mengungkapkan, jika Gubsu tidak membuat kebijakan untuk mencegah gencarnya pembangunan sekolah negeri baru dan membatasi sekolah-sekolah negeri membuat sistem belajar double shift (masuk pagi dan siang), alamat perguruan swasta banyak yang tutup karena tidak kebagian murid.
Selain itu, Partomuan yang juga sekretaris BMPSI Kota Medan ini, mengungkapkan betapa minimnya honor para guru swasta. Hal itu dipengaruhi semakin merosotnya jumlah murid baru, sehingga Yayasan Perguruan kewalahan memberikan honor yang layak.
“Kami berharap Gubernur Sumur Edy Rahmayadi berkenan menyisihkan sebagian kecil dari APBD, seperti halnya dulu ketika Syamsul Arifin, SE ketika menjadi Gubernur pernah memberikan insentif bagi para guru swasta,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, untuk berkeluh kesah BMPS dan PGSI sudah beberapa kali berkirim surat permintaan untuk beraudiensi dengan Edy Rahmayadi. Bahkan proposal pun pernah disampaikan, namun tidak pernah mendapat respon.
“Padahal sebelum menjadi Gubernur Sumut, gampang ketemu dan bahkan Bapak Edy menjadi Penasehat BMPS
dan PGSI. Kami solid mendukung beliau untuk menjadi Gubernur dengan harapan memperhatikan nasib perguruan dan para guru swasta di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan” beber Partonuan.
Ketua (BMPS) Kota Medan Muhammad Arif, SE, MM menambahkan, saat ini jumlah Sekolah di Kota Medan 1.904, sekolah negeri 479, sedangkan sekolah swasta 1.425
“Jika sekolah-sekolah swasta tutip akibat ketiadaan murid, diperkirakan 24.000 guru akan menganggur!” pungkasnya.
Ketua PWI Sumatera Utara Farianda Putra Sinik, SE merespon keluh kesah BMPSI dan PGSI Kota Medan, berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Gubernur Sumut saat moment yang tepat.(h)