Sebulan Naik 1,21 Persen,

Jakarta, PRi.Com -– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga akhir November 2019, posisi utang pemerintah mencapai Rp4.814,31 triliun. Angka tersebut naik 1,21 persen dibandingkan utang pada posisi Oktober 2019 yang sebesar Rp4.756,13 triliun.

“Adapun utang pemerintah pusat masih didominasi dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp4.004,27 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kamis (19/12).

Ani, sapaan Sri Mulyani memaparkan, SBN tersebut terdiri dari SBN berdenominasi domestik mencapai Rp2.978,74 triliun. Sedangkan, utang SBN berdenominasi valas mencapai Rp1.065,53 triliun.

Selanjutnya, pada posisi kedua ditempati utang pinjaman yang sebesar Rp 770,04 triliun. Utang pinjaman pada periode November sedikit lebih rendah dibandingkan Oktober yang sebesar Rp 771,54 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, “Per November 2019, utang pemerintah mencapai Rp 4.814,31 triliun. (Foto: jpnn.com)

“Utang pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri pemerintah sebesar Rp 761,95 triliun, dan pinjaman dalam negeri pemerintah mencapai Rp 8,09 triliun,” tuturnya.

Adapun level rasio utang sebesar 30,03 persen atau masih jauh lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen.

Pada periode sama, pendapatan negara masih tumbuh 0,9 persen (yoy), seiring tekanan eksternal pada perekonomian domestik. Jelang akhir tahun, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp 1.677,11 triliun.

Angka tersebut setara 77,46 persen dari target APBN 2019. Tetapi turun 3,34 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

“Realisasi pendapatan negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.312,40 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 362,77 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,95 triliun,” imbuhnya.

Ani merincikan, pendapatan negara mampu tumbuh 1,6 persen (yoy) karena perbaikan kondisi sektor riil dan pengendalian restitusi yang efektif. Menurutnya, realisasi ini menunjukkan fungsi stabilisasi APBN berjalan di tengah ketidakpastian global akibat berbagai peristiwa, dari perang dagang hingga krisis Chile. (h/sumber JPNN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *