Bungo, PRESTASIREFORMASI.Com – Kejaksaan Negeri Bungo resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bungo Mandiri Utama (BDMU) dan PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Senin (13/4/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi di bidang hukum, tata kelola perusahaan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bungo, H. Dedy Putra, SH., M.Kn, Kepala Kejaksaan Negeri Bungo, Fik Fik Zurofik, SH., MH, jajaran pejabat daerah, serta pimpinan badan usaha milik daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Bungo menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan dan BUMD yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga menilai peran Kejaksaan sangat penting dalam memberikan pendampingan hukum guna meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan usaha daerah.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan BUMD semakin meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bungo, Fik Fik Zurofik, menekankan bahwa kerja sama ini harus diimplementasikan secara nyata, tidak sekadar seremoni. Ia berharap komunikasi yang intensif antar pihak dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan program-program strategis.
“Kejaksaan hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pendampingan dan pencegahan,” tegasnya.
Plt Direktur Utama PT BDMU, Dyan Ike Yuliani, SE menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Ia menegaskan komitmen BDMU untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Di sisi lain, Direktur PDAM Pancuran Telago, Ekayasa, ST mengapresiasi dukungan dari Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bungo. Ia berharap kerja sama ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan air bersih kepada masyarakat serta memastikan operasional perusahaan berjalan lebih efektif dan efisien.
Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan BUMD semakin solid dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal, berkelanjutan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (hen)
