BUNGO, PRESTASIREFORMASI.Com — Pemerintah Kabupaten Bungo meresmikan pelaksanaan Gerak Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagai langkah strategis memperkuat layanan dasar masyarakat hingga ke tingkat desa yang diselanggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bungo H. Dedi Putra, S.H., M.Kn di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, Jum’at (06/02).
Program ini merupakan tindak lanjut kebijakan nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelayanan Posyandu. Melalui kebijakan ini, Posyandu didorong bertransformasi menjadi simpul pelayanan dasar terintegrasi lintas sektor.
Dalam sambutannya, Bupati Dedi Putra menegaskan bahwa peran Posyandu kini tidak lagi terbatas pada pelayanan ibu dan balita. Posyandu telah beralih fungsi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup seluruh siklus hidup—mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia.
“Posyandu sekarang melayani masyarakat dari hulu ke hilir siklus kehidupan. Ini bagian dari komitmen pemerintah memastikan pelayanan dasar benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dedi.
Enam SPM, Enam Pilar Pelayanan Dasar
Dedi menjelaskan, Posyandu 6 SPM mencakup enam bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial. Keenamnya menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Ia menekankan peran strategis kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan publik di tingkat komunitas. “Kader adalah ujung tombak. Keberhasilan transformasi Posyandu sangat ditentukan oleh penguatan kapasitas dan dukungan lintas sektor,” katanya.
Tantangan Kunjungan dan Optimalisasi e-Posyandu
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo menunjukkan, meskipun jumlah Posyandu aktif terus meningkat, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan. Tingkat kunjungan masyarakat dinilai belum optimal, demikian pula pemanfaatan e-Posyandu di tingkat kecamatan dan desa.
Melalui Gerak Posyandu 6 SPM, pemerintah daerah mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat skrining balita bermasalah gizi, khususnya balita yang tidak mengalami kenaikan berat badan, agar dapat segera ditindaklanjuti dengan intervensi tepat sasaran.
Inovasi Percepatan Penurunan Stunting
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Bungo meluncurkan inovasi “Tegak Stunting Bersama: Dampingi Balita Tidak Naik Berat Badan”. Program ini diarahkan mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan promotif dan preventif yang terintegrasi di Posyandu.
Rangkaian kegiatan meliputi simulasi Posyandu 6 SPM, pengukuran status gizi balita, pemberian penghargaan kepada kader Posyandu, penyaluran bantuan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi, kelas ibu hamil, serta pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis anak.
Bupati Dedi berharap, transformasi Posyandu melalui penerapan 6 SPM mampu meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, sekaligus mempercepat pencapaian target SPM. “Tujuan akhirnya jelas—menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta menekan prevalensi stunting secara berkelanjutan,” pungkasnya. (hen)
